Meski SK Kepengurusan Berlaku hingga 2019, Munaslub Golkar Akan Tetap Pilih Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan tetap memilih ketua umum baru pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Hal tersebut telah diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016).

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menekankan, munaslub akan tetap dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Kami harap regenerasi Partai Golkar berjalan tiga tahun lebih cepat," ujar Aburizal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Pernyataan Aburizal kembali dipertegas oleh Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Theo L Sambuaga. Theo menyebutkan, calon-calon ketua umum yang siap maju saat ini sudah muncul dan mendaftarkan diri.

(Baca: Muncul Usulan Tak Perlu Ada Pemilihan Ketum di Munaslub Golkar)

"Munaslub 23 Mei. Jangan ada keraguan, pasti akan memilih ketua umum dan pengurus yang baru," ujar Theo.

Adapun pendaftaran calon ketua umum, dia melanjutkan, akan mulai dibuka pada minggu depan, yakni 3-4 Mei 2016. Pada tanggal 5 Mei, nama bakal calon sudah ditetapkan untuk berkompetisi pada tahapan sosialisasi ke daerah, dan diakhiri dengan debat publik.

(Baca: SK Kepengurusan Berlaku hingga 2019, Panitia Yakin Munaslub Golkar Tetap Jalan)

Sementara itu, ada pula sosialisasi khusus internal pada tanggal 10 Mei. Oleh karena itu, ia mengimbau agar setiap bakal calon mempersiapkan diri menjelang munaslub.

"Minggu depan sudah mulai pendaftaran, persiapkan betul-betul munaslub mendatang," ujar Theo.

"Ada tahapan kampanye, penjaringan, sampai pemilihan bakal calon di munaslub," tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan yang baru untuk Partai Golkar, yang merupkan hasil rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kepengurusan baru itu ditunggu-tunggu untuk menjadi dasar penyelenggaraan munaslub pada 23 Mei.

Namun, pertanyaan muncul kemudian saat SK kepengurusan baru itu berlaku hingga 2019. Sempat muncul usulan agar para peserta munaslub tidak lagi memilih ketua umum.