Fadel Hubungi Ketua KPK Minta Awasi Munaslub Golkar, tetapi Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar ingin membentuk satgas untuk mengawasi jalannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan digelar di Bali pada 23 Mei 2016.

Tim tersebut merupakan gabungan dari internal Partai Golkar bersama BIN, KPK, dan Polri.

Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad mengaku sudah berbicara dengan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai rencana tersebut. Namun, Agus menolak.

"Dia enggak mau karena ini tidak ada kerugian negara," ujar Fadel seusai rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

"Saya bilang, saya cuma perlu aparatnya (KPK) dan metodologinya," lanjut dia. (Baca: Politik Uang Munaslub Golkar)

Fadel mengaku telah melakukan komunikasi dengan Agus belum lama ini melalui sambungan telepon. Menurut Fadel, Agus akan memberikan jawaban setelah munaslub disahkan terlebih dahulu.

"Kan baru disahkan di pleno hari ini. Kami mau bikin ini supaya bersih-lah, penyelenggaraannya bagus," imbuhnya. (Baca: Politik Uang, Mana Tahan...)

Fadel juga mengaku sudah berbicara dengan Kepala BIN Sutiyoso. Menurut dia, Sutiyoso setuju untuk mendukung.

Keterlibatan BIN, kata Fadel, akan sangat aktif dalam munaslub. Mereka akan membaur bersama anggota komite etik dan polisi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan munaslub berjalan baik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan terlibat dalam Munaslub Golkar karena hal itu merupakan urusan partai.

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap, tidak ada praktik politik uang. (Baca: KPK Putuskan Tak Terlibat Munas Golkar)

"Ini berlaku bagi setiap partai politik, termasuk Golkar," kata Laode beberapa waktu lalu.

Munaslub Golkar diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 47 miliar. Tiap-tiap calon ketum Golkar dibebankan Rp 1 miliar.

Awalnya, biaya munaslub diestimasikan mencapai Rp 66,9 miliar. Angka itu didasari asumsi bahwa setiap pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota diberi uang saku.

Namun, rapat pleno memutuskan agar uang saku peserta ditiadakan. (Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Sementara itu, untuk uang transpor, jumlahnya menurut kesepakatan akan disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transpor lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transpor lebih sedikit.