Kompas.com - 27/04/2016, 13:52 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses mediasi antara Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta dengan pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016), sempat diwarnai keributan.

Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo selaku tergugat 1 dalam proses mediasi merupakan penyebabnya.

Pantauan di lokasi, proses mediasi berlangsung secara tertutup. Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, terlihat hadir dalam proses mediasi tersebut.

Sementara, Presiden Jokowi diwakili oleh pihak Sekretariat Negara.

Setelah kurang lebih menggelar pertemuan tertutup selama sepuluh menit, secara tiba-tiba kuasa hukum Djan, Humphrey Djemat, naik pitam saat berbicara dengan perwakilan Setneg.

"Silahkan sampaikan itu kepada Presiden," kata Humphrey.

Teriakan Humphrey sontak membuat sejumlah orang yang berada di luar ruang mediasi berusaha untuk melihat situasi di dalam melalui bilik kaca yang terdapat di pintu.

Namun, keributan tersebut berlangsung cukup singkat, setelah mediator berupaya untuk menenangkan masing-masing pihak. Tak selang berapa lama, masing-masing pihak telah saling bersalaman.

Dijumpai usai mediasi, Humphrey mengatakan, bahwa keributan tadi disebabkan karena ketidakhadiran Presiden Jokowi. (baca: Pengacara Djan: Masa Presiden Tak Beriktikad Baik? Sangat Memalukan)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1), disebutkan jika para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Nasional
Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Nasional
Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.