Mahyudin: Semua Calon Ketum Golkar Ditangkap KPK kalau Setor Rp 20 M

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin mengaku keberatan jika harus menyetorkan Rp 20 miliar untuk mendaftar sebagai calon ketum Golkar dalam munas yang digelar pada 7 Mei 2016. Dia menilai, jumlah Rp 20 miliar itu terlalu besar.

"Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang sebagai biaya penyelenggaraan. Namun, sumbangan yang diberikan tidak boleh terlalu besar.

(Baca: Bamsoet: Kalau Setoran Rp 20 Miliar, Sama Saja Suruh Calon Ketum Golkar Korupsi)

"Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp 20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu," ujarnya.

Mahyudin menambahkan, penyelenggaraan Munas Golkar sebenarnya tidak hanya kepentingan calon ketua umum yang akan berkompetisi, tetapi kepentingan semua kader.

Dia mengusulkan, jika Golkar memang tak memiliki dana untuk menggelar munas, akan lebih baik jika semua kader diminta menyumbang. (Baca: Jika Ditarik Setoran Rp 20 Miliar, Diprediksi Tersisa 4 Calon Ketum Golkar)

"Kan kita punya kader ribuan di seluruh Indonesia. Kalau yang di DPR diminta iuran Rp 10 juta kan sudah ketutup dana munas itu. Jangan kita diadu," ujar Mahyudin.

Mahyudin berharap penarikan dana Rp 20 miliar yang masih menjadi wacana ini tak direalisasikan. Dengan begitu, setiap calon ketua umum bisa berkompetisi secara sehat.

"Kalau saya sebagai salah satu calon tetap mendaftar di munas, tapi saya tidak akan menyetor Rp 20 M karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pendaftaran. Kalau nanti saya digugurkan, ya saya akan mengambil langkah hukum. Konflik Golkar nanti enggak selesai-selesai," ujarnya.

Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.

Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara.

Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final. (Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

"Maka, partisipasi yang diberikan ke daerah dipulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.