Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Kegaduhan di Kabinet Kerja dan Pertaruhan "Reshuffle"...

Kompas.com - 13/04/2016, 08:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV Inilah Kegaduhan di Kabinet Kerja

Tujuan kombinasi

Dengan sejumlah catatan kegaduhan di Kabinet Kerja, reshuffle tentu menjadi sebuah pertaruhan, apakah bisa menghentikan atau menambah gaduh.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, reshuffle jilid II merupakan jalan yang wajar ditempuh Jokowi untuk meredam 'kebisingan' kabinet sekaligus mempercepat irama kerja.

Apalagi, momen reshuffle ini sangat pas lantaran bertepatan dengan masuknya kekuatan politik baru pendukung pemerintah.

"Jadi ada tujuan kombinasi. Tidak mungkin (melakukan reshuffle) cuma atas alasan untuk mengakomodir kelompok politik, atau karena kinerja semata, Ini kombinasi kedua motif itu," ujar Siti kepada Kompas.com, Selasa (12/4/2016).

"Ada rasa belum puas yang tergambar dari pernyataan Pak Jokowi. Misalnya ketika dia bilang menteri jangan politik wacana, tapi harus politik kerja. Ini pun dijadikan starting point bagi Jokowi untuk mengakomodasi partai pendukung baru," lanjut dia.

Presiden, Wakil Presiden serta partai politik pendukung harus membicarakannya.

Kedua tokoh itu utamanya harus mampu mengelola, bagaimana mengakomodasi kekuatan politik yang ada tanpa harus membuat kekecewaan tetapi juga mampu merekrut sosok menteri yang mumpuni.

Menurut Siti, pada titik inilah kredibilitas partai politik bisa diukur. Apakah parpol itu menyerahkan nama yang berkualitas, atau hanya mengandalkan kedekatan dengan ketua umum semata.

"Partai harus bisa menyesuaikan diri dengan ritme Presiden. Partai harus kasih sosok menteri yang the best. Jangan sampai nantinya jadi bahan ledekan saja karena sosok menteri yang diusulkan hanya mengandalkan kedekatan dengan ketua parpol," ujar Siti.

Sosok menteri baru nantinya pun akan jadi pertaruhan Presiden. Apakah sosok menteri baru itu mampu menjawab persoalan yang ada atau malah sama saja.

Rakyat, lanjut Siti, memiliki tolak ukur yang harus diperhatikan Presiden.

"Oleh sebab itu menteri pengganti itu haruslah berintegritas dan kompeten. Habis Jokowi jika memilih menteri yang tidak dipandang punya kedua hal itu," tutur Siti.

"Ini juga akan menjadi 'tabungan' Jokowi untuk Pemilu 2019. Waktu Jokowi untuk membuktikan bahwa ia mampu, tidak banyak. Maka dia harus berlari kencang," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com