Catatan Kegaduhan di Kabinet Kerja dan Pertaruhan "Reshuffle"...

Susi versus Jubir JK

Cerita soal kegaduhan internal kabinet rupanya belum juga berakhir. Kali ini, kegaduhan kabinet melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Juru Bicara Wapres Husain Abdullah.

Awalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 22 Maret 2016.

Surat itu menyatakan salah satu kebijakan Susi, yakni tentang moratorium, pelarangan transhipment (proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut), mengakibatkan ribuan nelayan besar menganggur. 

"Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulut. Sumbernya dari gubernur setempat," kata Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah.

(Baca: Kata Jubir JK, Menteri Susi Tidak Jalankan Perintah Presiden)

Susi terang-terangan membantah. Menurut dia, situasi itu sudah lama terjadi. Selama ini, banyak unit pengolahan ikan (UPI) didirikan, khususnya di Bitung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

Lagipula, seluruh kebijakan yang diambilnya selalu didiskusikan dengan Presiden Jokowi. 

Pernyataan Susi kemudian menjadi polemik. Jubir Kalla kembali merespons pernyataan Susi. Menurut Hussain, surat yang disampaikan Kalla tersebut justru merupakan permintaan Jokowi sendiri.

Jokowi meminta Kalla memberitahukan Susi untuk mengevaluasi sejumlah kebijakannya. 

Permintaan Susi kepada media agar dirinya tidak diadu-adu dengan Kalla seakan menjadi penutup polemik tersebut. (Baca: Menteri Susi: Jangan Adu Saya dengan Pak JK)

Rebutan Kursi Menteri Desa

Hilang satu, muncul yang lain. Kali ini kegaduhan datang dari sesama partai politik pendukung pemerintah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai gusar karena merasa kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dimilikinya mulai digoyang. Tuduhan diarahkan ke PDI-P.

Pada 23 Maret 2016, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara yang tengah ditinggal sang empunya kunjungan kerja.

Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI Perjuangan Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo. Sikap Pramono dinilai menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

"Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid. 

Bahkan Menteri Desa Marwan Jafar menyebut, massa itu merupakan hasil mobilisasi. Ia tidak menjelaskan siapa yang dimaksud memobilisasi massa itu.

(Baca: "Karpet Merah" Istana untuk Pendemo Menteri Desa dan Provokasi Keberangan Cak Imin)

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Menteri Desa. Namun, ia mengakui, partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa.