"Karpet Merah" Istana untuk Pendemo Menteri Desa dan Provokasi Keberangan Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu perebutan kursi di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama sepekan terakhir ramai dibahas.

Padahal, hingga kini belum jelas kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jilid II.

Sinyalemen reshuffle kabinet memang telah diberikan Jokowi. Pekan lalu, para pimpinan parpol yang tergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah sudah diajak bertemu.

Namun, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengaku tidak mengetahui apakah di dalam pertemuan tersebut juga dibahas persoalan reshuffle.

Berbicara mengenai Kementerian Desa yang kini dipimpin politisi PKB, Marwan Jafar, diakui pengamat politik LIPI Siti Zuhro memang cukup "seksi".

(Baca: PDI-P: Orang Akan Bertanya Kenapa PKB "Ngotot" Pertahankan Menteri Desa)

Ada dua hal yang mendasarinya, pertama, pemerintah saat ini cukup jor-joran mengalokasikan anggaran bagi desa. Kedua, Menteri Desa memiliki akses luas ke lebih dari setengah penduduk Indonesia.

"Posisi Menteri Desa jelas sangat strategis bagi partai politik karena memang lumbung suara itu ya di desa. Kasarnya adalah jika si menteri turun memberi dana desa, rakyat akan happy. Kalau happy berpeluang dijadikan konstituen dalam pemilu. Ujung-ujungnya itu," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2016) lalu.

"Keseksian" jabatan Menteri Desa pun diakui PKB. Tak pelak jika partai itu cukup berang ketika ada upaya sistemik yang diduga dilakukan sejumlah pihak untuk merebut jabatan itu.

"Iya dong. Mendes kan hari ini anggarannya Rp 27 triliun sampai Rp 28 triliun, besar. Lalu, dari sisi kewenangan, banyak yang berkepentingan untuk mengambil itu, dan itu wajar," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

(Baca: PKB: Istana Gelar "Karpet Merah" untuk Pendemo Menteri Desa)

Karding melihat, upaya sistemik merebut kursi Menteri Desa ditunjukkan oleh Istana beberapa waktu lalu. Saat itu, Istana menerima kehadiran ratusan demonstran yang mengkritik kebijakan penyaluran dana desa.

Tanpa menyebut siapa pihak yang menerima pendemo, ia menilai demo itu hanya sebuah bentuk upaya pengembangan opini tanpa fakta yang jelas.

Untuk diketahui, pada 23 Maret lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat menerima ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat yang mendemo Menteri Desa.

(Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

"Istana gelar 'karpet merah' untuk mereka yang mendemo Menteri Desa," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Sikap Istana, menurut Karding, berbeda ketika menghadapi demo lain, seperti demo para guru honorer hingga demo terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Meski diikuti lebih banyak orang dan berkaitan dengan isu yang menurut dia substansial, tidak ada perwakilan Istana yang menerima pendemo tersebut.

"Di politik modern seperti ini, enggak ada satu pun gerakan yang enggak ketahuan," ucap Karding.

Selanjutnya: Cak Imin berang