Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Kegaduhan di Kabinet Kerja dan Pertaruhan "Reshuffle"...

Kompas.com - 13/04/2016, 08:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV Inilah Kegaduhan di Kabinet Kerja

Tujuan kombinasi

Dengan sejumlah catatan kegaduhan di Kabinet Kerja, reshuffle tentu menjadi sebuah pertaruhan, apakah bisa menghentikan atau menambah gaduh.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, reshuffle jilid II merupakan jalan yang wajar ditempuh Jokowi untuk meredam 'kebisingan' kabinet sekaligus mempercepat irama kerja.

Apalagi, momen reshuffle ini sangat pas lantaran bertepatan dengan masuknya kekuatan politik baru pendukung pemerintah.

"Jadi ada tujuan kombinasi. Tidak mungkin (melakukan reshuffle) cuma atas alasan untuk mengakomodir kelompok politik, atau karena kinerja semata, Ini kombinasi kedua motif itu," ujar Siti kepada Kompas.com, Selasa (12/4/2016).

"Ada rasa belum puas yang tergambar dari pernyataan Pak Jokowi. Misalnya ketika dia bilang menteri jangan politik wacana, tapi harus politik kerja. Ini pun dijadikan starting point bagi Jokowi untuk mengakomodasi partai pendukung baru," lanjut dia.

Presiden, Wakil Presiden serta partai politik pendukung harus membicarakannya.

Kedua tokoh itu utamanya harus mampu mengelola, bagaimana mengakomodasi kekuatan politik yang ada tanpa harus membuat kekecewaan tetapi juga mampu merekrut sosok menteri yang mumpuni.

Menurut Siti, pada titik inilah kredibilitas partai politik bisa diukur. Apakah parpol itu menyerahkan nama yang berkualitas, atau hanya mengandalkan kedekatan dengan ketua umum semata.

"Partai harus bisa menyesuaikan diri dengan ritme Presiden. Partai harus kasih sosok menteri yang the best. Jangan sampai nantinya jadi bahan ledekan saja karena sosok menteri yang diusulkan hanya mengandalkan kedekatan dengan ketua parpol," ujar Siti.

Sosok menteri baru nantinya pun akan jadi pertaruhan Presiden. Apakah sosok menteri baru itu mampu menjawab persoalan yang ada atau malah sama saja.

Rakyat, lanjut Siti, memiliki tolak ukur yang harus diperhatikan Presiden.

"Oleh sebab itu menteri pengganti itu haruslah berintegritas dan kompeten. Habis Jokowi jika memilih menteri yang tidak dipandang punya kedua hal itu," tutur Siti.

"Ini juga akan menjadi 'tabungan' Jokowi untuk Pemilu 2019. Waktu Jokowi untuk membuktikan bahwa ia mampu, tidak banyak. Maka dia harus berlari kencang," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com