Catatan Kegaduhan di Kabinet Kerja dan Pertaruhan "Reshuffle"...

Kontroversi Kereta Cepat

Perdebatan antarmenteri juga terjadi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara tegas menolak pengunaan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan menyebut proyek KA cepat adalah proyek mainan pejabat.

Namun, Menteri BUMN Rini Soemarni mendorong terus percepatan dimulainya proyek itu. Apalagi setelah China tiba-tiba melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia.

Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengincar proyek ini. Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan. 

Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri Rini akhirnya memilih China. Tentu keputusan itu atas berbagai pertimbangan. 

Sementara itu, Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut.

KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung. (Baca: Hari Ini, Konsesi KA Cepat Jakarta-Bandung Diteken)

Peletakkan batu pertama proyek KA Cepat dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1/2016). Namun, Menhub Jonan tidak datang dalam acara itu. 

(Baca: Jonan dan Ketidakhadirannya di "Groundbreaking" KA Cepat)

Sejak menjabat Direktur Utama PT KAI dulu, Jonan memang menentang kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata  Jonan dalam "CEO Speaks on Leadership Class" di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014.

Menurut dia, lebih penting mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua daripada membangun kereta cepat.

Pansus Pelindo "Rongrong" Pemerintah

Panitia Khusus (Pansus) Pelindo merupakan respons DPR RI terhadap perkara dugaan korupsi pada PT Pelindo II oleh Bareskrim Polri. Pansus itu juga sempat menuai kegaduhan.

Keberadaan Pansus dianggap "merongrong" pemerintah. Sebab, Pansus merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot Richard Joost Lino dari jabatan Direktur Utama PT Pelindo II.

Pansus juga minta Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN. 

(Baca: Soal Nasib Lino dan Rini, Istana Pertimbangkan Rekomendasi Pansus Pelindo II)

Pimpinan Pansus Rieke Dyah Pitaloka menjelaskan, Pansus mendapatkan fakta bahwa Rini dan Lino tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Pansus juga menemukan adanya dugaan unsur pidana dalam kebijakan Pelindo sehingga menghambat arus investasi. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo agar Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dicopot dari jabatannya sebagai saran politik.

(Baca: Jusuf Kalla Anggap Rekomendasi Pansus Pelindo Hanya Saran Politik)

Kalla mengatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan lain untuk melaksanakan atau menolak rekomendasi tersebut.

"Di DPR itu suatu saran politik, tentu (pemerintah) selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek lainnya," ucap Kalla, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015). 

Nyatanya, hingga saat ini pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Pansus tersebut.