Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP dan Islah yang Tak Sempurna

Kompas.com - 11/04/2016, 06:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Aklamasi muktamar yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut menetapkan Romahurmuziy sebagai ketua umum secara aklamasi.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) tata tertib Muktamar VIII PPP, pemilihan ketua umum dan ketua formatur dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau aklamasi.

Romahurmuziy atau akrab disapa Romy sebenarnya bukan tanpa saingan. Ada sejumlah nama lain yang bersaing dalam muktamar, termasuk mereka yang sebelumnya ada di kubu Djan seperti Epyardi Asda dan Fernita Darwis.

Namun mayoritas muktamirin yang terdiri dari atas 532 peserta dari Dewan Pimpinan Pusat, 91 peserta dari Dewan Pimpinan Wilayah, dan 1.144 peserta Dewan Pimpinan Cabang menginginkan Romahurmuziy.

Pemilihan ketua umum melalui musyawarah untuk mufakat disetujui oleh 1062 muktamirin. Sedangkan sebanyak 87 muktamirin menghendaki mekanisme voting.

Romy mengaku tidak menyangka bisa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam usia yang relatif muda 41 tahun.

Ia merasa bukan yang terbaik karena banyak kader PPP yang lebih senior, lebih berpengalaman dan lebih lama mengabdi di PPP.

"Adalah sebuah kehormatan luar biasa. Tidak pernah saya bercita-cita untuk memimpin partai dalam usia muda," ujar Romi saat memberikan pidato sambutan usai terpilih sebagai ketua umum.

Terbaca

Namun, bagi Djan Faridz terpilihnya Romy tidak berarti apapun. Djan Faridz hanya menganggap ajang Muktamar Islah tersebut sebagai perebutan jabatan "Ketua Umum Dinas Pemakaman se-Indonesia".

(Baca: Djan Faridz Sebut Muktamar VIII PPP Pertemuan Kadis Pemakaman se-Indonesia)

Sebab, muktamar tersebut digelar oleh kepengurusan hasil Muktamar Bandung pada 2011, yang dianggapnya tidak berlaku lagi. 

"Kalau buat lucu-lucuan, karena itu SK (surat keputusan) dikeluarkan Menkumham (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) kepengurusan sudah habis masanya," ujar Djan Faridz.

"Jadi kita anggap pertemuan itu pertemuan Kepala Dinas Pemakaman se-Indonesia," ujarnya.

Sementara Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusuma menganggap terpilihnya Romy sebagai ketua umum sudah bisa diprediksi sejak awal.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com