Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isi Petisi "Online", 30.000 Netizen Minta Dubes Yusron Dipecat

Kompas.com - 02/04/2016, 18:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan Dubes Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengkritik Basuki Thahaja Purnama dengan nada SARA terus menuai protes. Kali ini, muncul petisi di laman Change.org yang meminta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memecat Yusron.

Petisi pertama dimulai oleh Adrian Zmith dan hingga Sabtu (2/4/2016) sudah ditandatangani oleh lebih dari 30.000 netizen.

Dalam petisinya yang bisa diakses di change.org/pecatdubesrasis, Adrian menilai sangat tidak pantas pejabat pemerintah, apalagi seorang duta besar di negara sahabat melontarkan pernyataan berbau rasis, kebencian, memutar-balikkan fakta sejarah dan provokasi konflik.

"Tanda tangani petisi ini Pecat Yusron Ihza Mahendra sebagai Duta Besar. #StopRacism," tulis dia.

Salah seorang penandatangan petisi, Mellisa Augustina, menuliskan, “Sangat tidak layak bagi seorang Duta Besar Republik Indonesia untuk melontarkan twit rasis untuk menghasut bangsa yg terdiri dari berbagai etnis dan agama.

Liong Fingo, penandatangan petisi lainnya, juga menyampaikan “Yusron bukan saja berlaku rasis pada WNI keturunan Tionghoa tapi juga merendahkan martabat bangsa Indonesia atas twitnya yang menyatakan bahwa seolah-olah pribumi senang berbuat rusuh dan melakukan diskriminasi kepada WNI keturunan Tionghoa...

Terkait berbagai kritikan tersebut, Dubes Yusron hingga saat ini belum mau memberikan tanggapan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, sebelumnya mengatakan bahwa Menlu telah mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar tidak mengurusi persoalan di luar tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah. Namun, ia enggan berkomentar mengenai keluhan Ahok terkait tweet Yusron.

(Baca juga: Soal Kicauan SARA Dubes Yusron ke Ahok, Ini Komentar Kemenlu)

"Saya tekankan sekali lagi, kami selalu mengingatkan mereka agar fokus pada masalah, isu-isu, dan tugas-tugas yang diberikan," kata dia.

Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok. Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa. 

(Baca juga: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

(Baca juga: Ahok Minta Menlu Ajukan Rekomendasi Pencopotan Adik Yusril dari Jabatan Dubes)

 

Kompas TV Kata Kemenlu Soal Kicauan Dubes ke Ahok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com