Kompas.com - 23/02/2016, 20:08 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Asep Saefudin meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, revisi undang-undang itu dinilai tidak prioritas dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Sudah jelas tidak perlu ada revisi, kami menolak. Bukan sekadar penundaan, tapi jangan direvisi," kata Asep, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016) petang.

Asep ke Istana untuk menyampaikan surat penolakan revisi UU KPK kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

Dalam pertemuan itu, Asep didampingi tujuh anggota forum rektor dan Teten didampingi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

(Baca: Politisi Gerindra Yakin UU KPK Direvisi karena Dicurigai Barter dengan RUU Pengampunan Pajak)

Dalam kesempatan yang sama, anggota dewan pertimbangan forum rektor Indonesia, Edi Suandi Hamid mengatakan bahwa pemerintah dan DPR seharusnya membahas undang-undang lain yang lebih prioritas dan memperkuat pemberantasan korupsi.

Ia menilai revisi UU KPK adalah sebuah langkah mundur bagi Indonesia dalam memerangi korupsi.

"Substansi revisi hanya akan membuat kita mundur, dalam beberapa waktu belakangan ini kan selalu ada upaya melemahkan KPK," ungkap Edi.

Menanggapi itu, Johan Budi mengaku akan menyampaikan saran dari forum rektor kepada Presiden Jokowi. Tetapi, ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan melarang DPR untuk tidak mengusulkan revisi UU KPK.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
Fakta Persidangan Rizieq: Massa 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Fakta Persidangan Rizieq: Massa 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Nasional
Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Nasional
Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
TNI AL Bongkar Penyelundupan 100 Kg Narkoba di Perairan Muara Sungai Asahan

TNI AL Bongkar Penyelundupan 100 Kg Narkoba di Perairan Muara Sungai Asahan

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Kendalikan Covid-19, Kasus Aktif Turun

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Kendalikan Covid-19, Kasus Aktif Turun

Nasional
Fakta Terbaru Jozeph Paul Zhang, Nama Asli Terungkap hingga Mengaku Sudah Bukan WNI

Fakta Terbaru Jozeph Paul Zhang, Nama Asli Terungkap hingga Mengaku Sudah Bukan WNI

Nasional
Mensos Risma Akan Berikan Santunan Pada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Mensos Risma Akan Berikan Santunan Pada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Nasional
Jozeph Paul Zhang Mengaku Sudah Lepas Status WNI

Jozeph Paul Zhang Mengaku Sudah Lepas Status WNI

Nasional
Kelanjutan Vaksin Nusantara, KSAD, Menkes, dan BPOM Teken Nota Kesepahaman

Kelanjutan Vaksin Nusantara, KSAD, Menkes, dan BPOM Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Ketika Hasto Berkontemplasi tentang Megawati dan Dewi Cinta

Ketika Hasto Berkontemplasi tentang Megawati dan Dewi Cinta

Nasional
Berlaku Mulai 20 April, Ini yang Harus Diketahui soal PPKM Mikro 25 Provinsi

Berlaku Mulai 20 April, Ini yang Harus Diketahui soal PPKM Mikro 25 Provinsi

Nasional
Mudik Lebaran Dilarang, Menag: Kita Tak Akan Kehilangan Pahala Apa pun

Mudik Lebaran Dilarang, Menag: Kita Tak Akan Kehilangan Pahala Apa pun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X