Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU

Kompas.com - 18/02/2016, 07:07 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi memang masih terbilang muda.

Sejak dilantik pada 21 Desember 2015, belum "seumur jagung" lima orang dengan berbagai latar belakang itu memimpin KPK, lembaga antirasuah yang merupakan salah satu institusi kepercayaan publik.

Awalnya, sempat muncul keraguan terhadap lima pimpinan KPK tersebut. Namun, baru beberapa hari sejak pimpinan barunya dilantik, KPK sudah membuat gebrakan dengan melakukan operasi tangkap tangan.

Seorang anggota DPR dari PDI Perjuangan selaku partai penguasa, Damayanti Wisnu Putranti, ditangkap terkait suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (13/1/2016) malam.

Dalam wawancara khusus kepada Kompas.com, Ketua KPK Agus Rahardjo menganggap operasi tangkap tangan (OTT) sebagai sebuah pembuktian untuk menjawab kerugian publik.

"Kalau tahun lalu, OTT lima kali ya. Kalau ini cepat juga OTT-nya, begitu dimonitor begitu terus kan, tiga minggu (sejak pelantikan) sudah ada OTT, itu menggembirakan," tutur Agus Rahardjo, saat menemui Kompas.com di kantornya, Selasa (16/2/2016).    

Tidak hanya itu, KPK di bawah pimpinan Agus kemudian melakukan OTT kedua pada Jumat (12/2/2016) malam. Kali ini, KPK menangkap Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna.

Dua OTT dalam waktu dua bulan tentu menjadi sebuah prestasi tersendiri. Agus Rahardjo menilai bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari proses penyadapan yang dilakukan KPK.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com