Jaksa: Mantan Pimpinan DPRD Sumut Disuap Rp 1,4 Miliar oleh Gatot Pujo

Kamaluddin kembali meminta "uang ketok" untuk DPRD Sumut yang jumlahnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni Rp 2,55 miliar.

Rinciannya, anggota DPRD masing-masing menerima Rp 15 juta, anggota Badan Anggaran masing-masing Rp 10 juta, Sekretaris Fraksi masing-masing mendapat tambahan Rp 10 juta.

Kemudian, ketua fraksi masing-masing mendapat tambahan Rp 15 juta, Wakil Ketua DPRD masing-masing mendapatkan tambahan Rp 50 juta, serta tambahan Rp 150 juta untuk Ketua DPRD.

Uang tersebut diperoleh Gatot dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut yang dikumpulkan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Baharuddin Siagian.

Setelah uang diterima, pada 22 November 2013 di Sidang Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD Sumut menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013.

Persetujuan APBD 2014

Pada November 2014, Gatot bertemu dengan pimpinan DPRD Sumut, yakni Kamaluddin, Chaidir, Sigit, dan Afan.

Dalam pertemuan tersebut kamaluddin dan Sigit meminta proyek Belanja Modal sebesar Rp 1 triliun untuk seluruh anggota DPRD Sumut terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut Tahun 2014.

Gatot meminta agar permintaan itu diberikan dalam bentuk tunai, bukan proyek. Setelah bernegosiasi, akhirnya disepakati pemberian uang sebesar Rp 50 miliar yang pembagiannya melalui Bendahara Sekretariat DPRD Sumut, Muhammad Alinafiah.

Pembagian uang tersebut dibuat seolah-olah anggota DPRD Provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Kamaluddin meminta uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp 6,2 miliar. Kali ini, pembagian ke anggota DPRD Sumut masing-masing sebesar Rp 50 juta, anggota Banggar masing-masing Rp 10 juta, sekretaris fraksi dapat tambahan Rp 10 juta.

Kemudian, ketua fraksi mendapat tambahan sebesar Rp 15 juta, Wakil Ketua DPRD masing-masing mendapat tambahan Rp 75 juta, serta Rp 200 juta tambahan untuk Ketua DPRD.

Sebagiamana cara tahun lalu, Nurdin Lubis meminta seluruh SKPD mengumpulkan uang lima persen dari belanja langsung setiap SKPD ke Baharuddin.

Sisa uang komitmen baru dibayarkan setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut Tahun 2014 disetujui.