Loyalitas Jero Wacik, Korupsi Menteri, dan Tanda Jasa dari SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak bicara. Namun, hasil kerjanya nyata. Itu yang dialami rombongan wartawan yang meliput Susilo Bambang Yudhoyono saat mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan bersiap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004.

Sosok tidak banyak bicara itu adalah Jero Wacik.

Kehadiran Jero Wacik di sekitar SBY di masa-masa perjuangan itu kerap tidak disadari. Kesadaran publik akan peran Jero Wacik bagi SBY dan Partai Demokrat baru mengemuka sehari sebelum SBY dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Tanggal 19 Oktober 2004, Jero Wacik yang tercatat sebagai fungsionaris Partai Demokrat dipanggil ke Puri Cikeas Indah untuk diseleksi sebagai calon menteri.

Berbeda dengan calon menteri lain, Jero Wacik yang tidak banyak bicara hanya bertemu dengan SBY kurang dari delapan menit.

Saat itu, alumnus Institut Teknologi Bandung Jurusan Mesin dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Marketing itu diajak berbicara soal pariwisata dan budaya.

Saat masa kampanye SBY, Jero Wacik yang pernah bekerja di Grup Astra selama 20 tahun mengurusi akomodasi peserta kampanye termasuk kendaraan yang ditumpangi wartawan.

Tak lama setelah seleksi itu, Jero Wacik dilantik menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kiprahnya di Partai Demokrat lantas makin nyata karena jabatannya di pemerintahan.

Puas dengan kerja-kerja Jero Wacik, SBY yang terpilih kembali secara mengaggumkan dalam Pemilu 2009 melantik kembali Wakil Sekjen Partai Demokrat ini sebagai Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

Belum selesai masa tugasnya, SBY memberi kepercayaan lebih kepada Jero Wacik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II (2011-2014).

Dari jabatan "panas" inilah, kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak berhenti di kasus di ESDM, KPK jauh menyelidiki kasus di kementerian yang dipimpin Jero Wacik sebelumnya.

Komitmen jujur

Saat diseleksi SBY sebagai calon menteri, Jero Wacik diminta SBY sebagai tokoh sentral Partai Demokrat menandatangani komitmen pribadi untuk bekerja keras, jujur, dan loyal.

Dua periode menjadi menteri adalah bukti kepuasan SBY atas komitmen pribadi Jero Wacik ini.

Ia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam tiga dakwaan yang menjeratnya.

Tiga dakwaan itu adalah menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) selama menjabat sebagai Menbudpar serta Menteri ESDM, menyalahgunakan wewenangnya selaku menteri, dan menerima gratifikasi.

Selama periode yang diendus sebagai korupsi oleh KPK itu, Jero Wacik mendapat tanda jasa dari Presiden SBY.

Tidak main-main, tanda jasa yang diberikan bersamaan dengan HUT RI ke-68 tahun 2013 itu adalah Bintang Mahaputra Adipradana.

Tanda jasa Bintang Mahaputra adalah kehormatan tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia.

Sesuai syarat umum yang diatur dalam Pasal 24 huruf a UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, penerima tanda jasa harus memenuhi sejumlah syarat.

Tiga di antaranya memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Saat tanda jasa diberikan di akhir dua periode pemerintahan SBY, hal-hal yang terbukti di persidangan memang belum mengemuka.

Saat kini semua terbukti, meskipun vonis belum final, tanda jasa itu perlu dievaluasi. Kelemahan saat pengusulan dan seleksi harus diakui. Jika nantinya hukuman berkekuatan hukum tetap, tanda jasa tak pantas disematkan lagi.

Beda kalau kita bangga dengan korupsi dan tanda jasa perlu diberi.