Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revolusi Mental Politik

Kompas.com - 03/02/2016, 15:31 WIB
Momentum perubahan

Momentum perubahan sistem telah diberikan oleh situasi di awal reformasi. Kini, momentum perubahan mental politik telah tersedia dengan munculnya kepemimpinan model baru yang sebetulnya adalah juga produk positif dari reformasi.

Era Presiden Joko Widodo semestinya adalah momentum perubahan mental politik itu. Jokowi adalah jenis pemimpin baru yang dibesarkan oleh era demokrasi dan desentralisasi. Dengannya, prasyarat untuk memulai revolusi mental politik yang sifatnya lebih menyeluruh kini tersedia.

Pemimpin baru ini relatif sudah terbebas dari cengkeraman sistem lama atau sistem di mana negara dan penyelenggara negara lebih berfungsi sebagai predator bagi rakyat. Ia tidak berasal dari elite atau keluarga politik lama. Ia juga telah populer dan dekat lebih dahulu dengan rakyat sebelum diambil oleh partai politik. Ketika memasuki dunia politik, pemimpin jenis baru ini relatif sudah memiliki modal ekonomi untuk menopang hidup keluarganya. Yang lebih penting lagi, pemimpin seperti ini adalah orang yang terbiasa dengan keterbukaan/transparansi.

Di samping itu, pemimpin jenis baru adalah orang yang memiliki pengalaman pemerintahan dari bawah. Ia bukan pemimpin jenis beringin atau jenggot, yang berhasil memegang tampuk kekuasaan karena bergantung pada orang besar atau patron politik. Dengan demikian, pemimpin jenis baru adalah pemimpin yang memiliki modal independensi politik. Ia tidak memiliki beban masa lalu. Modal utamanya adalah kepercayaan rakyat.

Momentum revolusi mental politik memerlukan kepemimpinan jenis baru karena ia hanya bisa dilaksanakan bila ada komitmen dan contoh/teladan dari para elite penyelenggara negara. Komitmen dan teladan itu harus dimulai dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Revolusi mental politik memerlukan ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Ini penting karena sistem birokrasi dan aparatur negara masih banyak (mungkin sebagian besar) yang senang menikmati celah-celah sistem yang tidak peduli dengan nasib rakyat banyak. Masih banyak pula elite politik yang akan terganggu atau tersingkir karena kepentingan ekonomi-politiknya tergerus oleh revolusi mental politik. Karena itu, posisi dan peran kepala negara dan pemerintahan sangat krusial untuk menjamin berjalannya revolusi mental politik.

Gerakan politik, bukan imbauan

Jadi, revolusi mental politik adalah gerakan dan kebijakan politik. Ia bukanlah imbauan. Ia juga bersifat menyeluruh. Ia tidak bisa hanya menjadi program sebuah kementerian. Ia tidak bisa hanya digelorakan melalui iklan atau laman situs web. Revolusi mental politik harus menyentuh sistem sekaligus manusianya.

Maka, presiden harus memastikan agar semua jajaran di bawahnya memahami dan melaksanakan kebijakan revolusi mental politik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com