Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Paham "Ngedan" Penghalang Ideologis Prabowo

Kompas.com - 16/05/2024, 07:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DULU, kurang lebih tahun 1860, pujangga besar sastra Jawa, Ranggawarsita, di Serat Kalatidha melukiskan “zaman edan”. Masyarakat Jawa mengenali pula dengan sebutan “zaman gemblung”.

Masyarakat (negara) mengalami kerosotan tata nilai. Banyak orang meninggalkan norma-norma kehidupan yang dimuliakan.

Orang di jalan benar kebingungan, orang di jalan salah bersenang-senang. Orang yang baik terlunta-lunta, orang yang salah naik pangkat.

Tak ada lagi tauladan dari para pemimpin. Mereka suka ingkar janji.

Kaum cerdik pandai pun terbawa arus. Mereka kehilangan keyakinan dan kewaspadaan. Mudah tergiur oleh janji-janji muluk.

Manusia sibuk menumpuk kekayaan material. Tak peduli bahwa cara yang dilakukan itu merampas hak hidup orang lain dan merugikan banyak orang.

Kekayaan material dipuja-puja mengalahkan keluhuran budi. Orang dihormati dan diikuti karena kepemilikannya, bukan perilakunya.

Di “zaman edan”, kata Ranggawarsita, seseorang tak akan mendapatkan bagian bila tak “ngedan”, ikut-ikutan gila. “Ngedan” lalu menjadi paham (mazhab), bersifat ideologis.

Serupa dengan “zaman edan” di Serat Kalatidha, pada periode sejarah yang hampir sama Prabu Jayabaya juga mengemukakan prediksi yang disebut “zaman kalabendhu”, zaman gonjang-ganjing, carut-marut, penuh keangkaramurkaan. Di masyarakat Jawa karya prediktif Prabu Jayabaya populer disebut “ramalan Jayabaya”.

Prabu Jayabaya di antaranya mengatakan:

Wong tani ditaleni (petani dibelenggu),
wong dora padha ura-ura (pembohong saling bersukaria).
Ratu ora nepati janji (ratu/raja ingkar janji),
musna kuwasa lan prabawane (kehilangan kekuasaan dan kewibawaan)”.

Menurut prediksi Jayabaya, “zaman kalabendhu” akan dihentikan oleh Satria Piningit. Dikenal pula dengan sebutan Ratu Adil.

Satria Piningit atau Ratu Adil lah pembawa kebijakan dan keadilan masa depan. Kepemimpinannya membuahkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Sejumlah pemberontakan petani pada akhir abad ke-19 dipelopori oleh tokoh-tokoh lokal yang mengaku Ratu Adil. Mahaguru sejarah, Sartono Kartodirdjo, menuliskannya dengan gamblang pada buku berjudul “Pemberontakan Petani Banten 1888”.

Di “Indonesia Menggugat”, yang dipidatokan sebagai pembelaan di pengadilan pemerintah kolonial Belanda pada 1930, Soekarno menerjemahkan Ratu Adil secara semiotik.

Ratu Adil dibaca Soekarno sebagai bentuk idaman masyarakat jajahan yang hidup sengsara. Masyarakat jajahan mengidam-idamkan sistem kekuasaan (pemerintahan) yang membuahkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Maka, pada pidato 1 Juni 1945, saat sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), Soekarno menawarkan sistem kekuasaan berdasarkan Pancasila untuk Indonesia merdeka.

Sistem kekuasaan berdasarkan Pancasila itulah yang kelak mengantarkan rakyat Indonesia memperoleh kesejahteraan berkeadilan.

Kenyataan ironis

Namun, ironis sekali, paham “ngedan” malah menggejala pada kepemimpinan Indonesia saat Pancasila secara formal telah ditetapkan sebagai dasar negara.

Bahkan, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sekaligus libur nasional. Paham “ngedan” kini malah menjadi tandingan ideologis Pancasila.

Ironis sekali, juga karena “zaman reformasi” pada hakikatnya lahir sebagai antitesis “zaman edan”. Pemerintahan Orde Baru dinilai sebagai pengikut paham “ngedan”.

Maka, berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan sendirinya membangkitkan harapan kepemimpinan dalam pemerintahan yang mewarisi sifat adil Ratu Adil. Pemimpin bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, sejarah memperlihatkan hal lain. Pemimpin rupanya belum mewarisi sifat adil Ratu Adil yang diidam-idamkan rakyat. Pemimpin malahan melanggengkan pandangan kolonial yang melihat Indonesia sebagai ladang subur untuk memperkaya diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com