Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jusuf Kalla, Agung Laksono sejak Awal Sepakat untuk Munaslub

Kompas.com - 26/01/2016, 19:24 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah merayu Agung Laksono untuk menyepakati digelarnya penyelenggaran Munaslub Golkar. Menurutnya, sejak awal Agung Laksono sudah setuju digelarnya Munaslub.

"Bukan merayu tapi itu sebelumnya juga sudah ketemu bicara dan Agung setuju, sangat setuju, sudah bicara dengan saya setuju dengan proses ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Menurut Wapres, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sudah sama-sama sepakat menggelar Munaslub. Sebab kata dia, hanya dengan Munaslub lah persatuan Golkar bisa terwujud.

(Baca: Ini Syarat dari Kubu Agung Laksono untuk Akui Munaslub Golkar)

Kalla juga tidak mempersoalkan kalau Tim Transisi tidak dilibatkan dalam Munaslub nantinya. Menurutnya, apapun yang dilakukan selama itu untuk persatuan Golkar, Tim Transisi akan mendukungnya.

"Tentu kita mendukung upaya persatuan karena ini langkah sangat maju karena semua setuju untuk mengakhiri konflik-konflik itu dengan pada ujungnya terselenggara Munaslub," kata Kalla.

(Baca: Deklarasi Golkar Dukung Jokowi-JK dan "Jalan Mulus" dari Menkumham...)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membujuk Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono, agar mau mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Keputusan menggelar Munaslub diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar kubu Aburizal di JCC Senayan, Jakarta, 23-25 Januari 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pemberian 300 Pompa Sawah Tadah Hujan di Bone Sulsel

Jokowi Tinjau Pemberian 300 Pompa Sawah Tadah Hujan di Bone Sulsel

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Kasus Kekerasan Seksual di KPU, 2 Libatkan Hasyim

Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Kasus Kekerasan Seksual di KPU, 2 Libatkan Hasyim

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU yang Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU yang Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Nasional
Usai Hasyim Dipecat, KPU ingin Fokus Selesaikan Persoalan MK dan Persiapan Pilkada

Usai Hasyim Dipecat, KPU ingin Fokus Selesaikan Persoalan MK dan Persiapan Pilkada

Nasional
KY Ungkap Alasan Ikut Pantau Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Ungkap Alasan Ikut Pantau Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sandiaga Masuk Bursa Cagub Jabar, PDI-P Masih Jaring Aspirasi Publik

Sandiaga Masuk Bursa Cagub Jabar, PDI-P Masih Jaring Aspirasi Publik

Nasional
Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Nasional
KPU Pastikan Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

KPU Pastikan Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

Nasional
Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Nasional
Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Nasional
Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Nasional
Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Nasional
Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Nasional
Kemenkes Bantah Bakal Datangkan 6.000 Dokter Asing ke Indonesia

Kemenkes Bantah Bakal Datangkan 6.000 Dokter Asing ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com