Alasan Kemenpan-RB Akan Terus Lakukan Evaluasi Kinerja Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman menjelaskan, birokrasi di Indonesia masih dipandang kurang efektif dan efisien.

Karena itu, menurut Herman, evaluasi kementerian perlu terus dilakukan sebagai indikator birokrasi pemerintahan.

Saat ini, lanjut Herman, Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam peringkat Indeks Daya Saing yang dilansir World Economic Forum.

Alasan dari ketertinggalan tersebut, kata dia, adalah karena korupsi dan birokrasi pemerintahan yang dinilai masih kurang efektif.

"Salah satu indikatornya adalah indeks efektivitas birokrasi pemerintahan. Itu indeksnya 0,01 dalam skala -2,5 sampai 2,5," papar Herman dalam sebuah acara diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2016).

Padahal, Herman menambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, birokrasi pemerintahan Indonesia dikehendaki dapat mencapai kelas dunia. Sehingga diperlukan sebuah lompatan pemerintahan untuk mencapainya.

"Melalui akuntabilitas kinerja kita evaluasi. Jadi ketahuan potret kita, resolusinya seperti apa, baru menentukan treatment ke depan," ujar Herman.

Transparansi

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, menilai wajar jika hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga dibuka ke publik.

Menurut dia, publik memang seharusnya dapat mengakses informasi kementerian dan lembaga pemerintahan mulai dari perencanaan hingga capaian program-program kementerian secara transparan.

"Yang paling penting adalah pada clear-nya proses peran-peran yang dilakukan birokrasi, termasuk Kemenpan-RB saat merilis hasil evaluasi akuntabilitas kementerian," kata Gun Gun.

Hasil evaluasi tersebut, menurut Gun Gun juga untuk mengontrol kinerja pemerintahan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan tentang keharusan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Itu amanat Undang-Undang," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi pada Desember lalu menerbitkan rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. 

Dari 86 kementerian dan lembaga yang dinilai, Kejaksaan Agung menduduki posisi terakhir dengan predikat CC.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin Siti Nurbaya menduduki peringkat ke-46. Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Ferry Mursyidan Baldan menduduki peringkat ke-55.

Sejumlah pihak mengkritik langkah Yuddy dalam merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.