Pimpinan KPK yang Baru Diminta Perbanyak OTT

MEDAN, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru diharapkan lebih banyak melakukan operasi tangkap tangan.

"Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai cukup berhasil dalam pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Syafruddin Kalo di Medan, Jumat (25/12/2015).

Dalam kegiatan OTT tersebut, menurut dia, KPK banyak menangkap para pelaku korupsi yang sedang menerima uang di sebuah hotel, apartemen dan lokasi lainnya yang mereka anggap aman.

"Jadi, OTT tersebut dapat diperluas lagi oleh Pimpinan KPK jilid IV, dan kegiatan itu dapat diteruskan ke berbagai daerah yang dianggap rawan dalam kasus korupsi," sambung Syafruddin.

Dia mengatakan, pimpinan KPK periode 2015-2019 harus dapat meneruskan program-program KPK jilid III yang dianggap sukses dalam menangani kasus korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, Ketua KPK yang baru, yakni Agus Rahardjo harus terus meningkatan bidang penindakan dan pencegahan kasus korupsi yang banyak merugikan keuangan negara.

Selain itu, Pimpinan KPK tersebut dinilai perlu melaksanakan fungsi penyadapan dalam menangani kasus korupsi tersebut.

Sebab, menurut dia, melalui penyadapan yang dilakukan KPK itu, maka tersangka korupsi tersebut bisa diamankan.

Ia meminta kinerja KPK yang sudah baik tersebut tidak diubah. Kalau perlu, kinerja KPK dipertajam lagi sehingga lebih banyak menangkap pelaku korupsi.

"Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih memperkuat lagi tugas-tugas yang dilaksanakan KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Syafruddin .

Pada Senin (21/12/2015), Presiden Joko Widodo melantik lima orang pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif.

Pada hari yang sama juga dilakukan serah terima jabatan (sertijab) dari Pimpinan KPK 2011-2015 dan Plt Pimpinan KPK.