Pramono Anung Bantah Ada "Tangan" Freeport di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada "kepanjangan tangan" PT Freeport Indonesia di dalam Istana.

Ia mengatakan bahwa Yuni Kusdinar ditunjuk menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) setelah mundur dari PT Freeport Indonesia.

"Tidak ada 'perpanjangan tangan' Freeport di Istana. Kalau ada satu nama yang direkrut di KSP, itu direkrut jauh-jauh hari," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono memastikan bahwa Yuni menjalankan tugas sesuai dengan profesional. Ia menampik jika penunjukan Yuni dikaitkan dengan proses renegosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport.

Selanjutnya, Pramono menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan terpengaruh oleh siapa pun untuk mengambil keputusan terkait renegosiasi kontrak karya Freeport.

Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi Freeport untuk dapat memperpanjang izin kontrak, yakni perbaruan pembagian keuntungan, pembangunan smelter, divestasi, dan pembangunan Papua.

"Sikap pemerintah (terkait kontrak Freeport) tidak bisa dipengaruhi," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bahwa penunjukan Yuni Kusdinar menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden dilakukan Luhut Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Yuni sebelumnya menjabat Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia.

"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi pengambil keputusan strategis," kata Teten di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Teten melanjutkan, Yuni sudah mundur dari PT Freeport Indonesia pada awal 2015.

Yuni aktif di Kantor Staf Presiden pada Agustus 2015 serta mendapat tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya dengan tugas pokok sebagai tenaga ahli utama pada Deputi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Program Prioritas Pemerintah.

Keberadaan Yuni di Kantor Staf Presiden sempat dipertanyakan oleh Andi Arief, yang pernah menjadi Staf Khusus Kepresidenan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Andi mencurigai masuknya Yuni ke dalam Kantor Staf Presiden memiliki kaitan dengan kasus "papa minta saham" yang menyita perhatian publik.