Kompas.com - 21/12/2015, 11:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (12/2) kembali memeriksaan adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng (Choel Mallarangeng), Choel di periksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Andi Zulkarnaen Mallarangeng dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus Hambalang.
KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (12/2) kembali memeriksaan adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng (Choel Mallarangeng), Choel di periksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Andi Zulkarnaen Mallarangeng dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus Hambalang.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Andi Zoelkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng sebagai tersangka.

Adik dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012.

"Dalam pengembangam penyidikan dugaan korupsi proyek sarpras Hambalang, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AZM, pihak swasta, sebagai tersangka," ujar Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015).

(Baca: Choel Mengaku Siap Gantikan Andi Dipenjara)

Dalam kasus ini, Choel diduga menyalahgunakan wewenang terkait proyek tersebut. Ia dianggap telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, juga korporasi atas perbuatan yang dilakukannya.

Namun, Yuyuk mengaku belum mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi proyek Hambalang tersebut. (Baca: Wafid: Choel Minta "Fee" 15 Persen dari Proyek Hambalang untuk Andi)

"Kerugian negara AZM, saya belum dapat informasi," kata Yuyuk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Surat perintah penyidikan Choel diteken pimpinan KPK pada 16 Desember 2015. (Baca: Deddy Akui Antar Kardus Isi Uang ke Rumah Choel Mallarangeng)

Atas perbuatannya, Choel dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.