Kompas.com - 05/12/2015, 16:08 WIB
Direktur Populi Center Nico Harjanto di Jakarta, Sabtu (5/12/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Populi Center Nico Harjanto di Jakarta, Sabtu (5/12/2015)
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Populi Center, Nico Harjanto, menilai, salah satu faktor mengapa sejumlah orang menilai pilkada sepi adalah karena terbatasnya karakteristik calon kepala daerah.

Ia melihat, mayoritas calon kepala daerah berasal dari kalangan yang memang sudah berada di lingkungan pemerintahan atau merupakan relasi dari pegawai pemerintahan tersebut.

"Jadi, dari kalangan yang sudah ada di pemerintahan atau kalaupun yang dari luar bisa kita tebak. Kalau bukan incumbent, sebagian besar mereka wiraswasta. Tapi pengusaha daerah itu biasanya juga kroni incumbent," kata Nico di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Ia menuturkan, input peserta Pilkada juga sepi karena terhalang keharusan untuk mundur dari jabatan, terutama Pegawai Negeri Sipil.

Dalam salah satu survei yang dilakukan di Lampung, Nico menemukan ada seorang dokter yang sangat disukai masyarakat dan ingin mencalonkan diri.

Namun, dokter tersebut gagal mencalonkan karena khawatir hak pensiunnya hilang jika mundur sebagai PNS. Sedangkan, jabatan kepala daerah belum tentu didapatkannya.

"Dari sisi inputnya, banyak yang merasa sangat besar pengorbanannya sehingga yang akhirnya masuk adalah incumbent yang ingin maju kembali," ujar Nico.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, melihat, isu pilkada Serentak tertutup oleh kasus besar seperti kasus "papa minta saham" yang menarik perhatian masyarakat luar biasa besar.

Adanya kasus-kasus besar tersebut mengakibatkan kegiatan pilkada tidak mendapat perhatian dari masyarakat dan media.

Padahal, menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan referensi untuk menentukan pilihan pada 9 Desember 2015 nanti.

Sebastian menambahkan, semestinya Pilkada digaungkan dengan luar biasa karena kalau kurang perhatian terhadap kegiatan tersebut kurang, maka peluang terjadi penyimpangan dan money politics juga akan besar.

"Kalau itu terjadi, maka siap-siap kepala darah terpilih menjadi pesakitan. Berakhir di penjara karena mahar politik yang besar, biaya kampanye yang besar, ditambah lagi transaksi-transaksi untuk mendapatkan suara," ujar Sebastian.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X