Bos Freeport Anggap Ada Percaloan dalam Pertemuan dengan Setya Novanto dan Riza Chalid

Kompas.com - 03/12/2015, 16:39 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/12/2015). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menganggap Setya Novanto bertemu dengannya sebagai Ketua DPR, tetapi untuk kepentingan bisnis.

Selain Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid ikut dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Pertemuan itu direkam oleh Maroef.

Maroef menganggap ada kepentingan bisnis lantaran Novanto mengajak Riza bertemunya untuk ketiga kalinya. (Baca: Bos Freeport Akui Merekam Pertemuan dengan Novanto-Riza karena Khawatir)

Ia merasa bahwa Novanto dan Riza berusaha meyakinkannya bisa menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir 2021.

"Berupaya meyakinkan saya bahwa urusan ini saya bisa (menyelesaikan)," kata Maroef saat memberi keterangan di Majelis Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Maroef hadir sebagai saksi atas pengusutan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR seperti yang diadukan Menteri ESDM Sudirman Said.

Kepada MKD, Maroef mengatakan bahwa dalam pertemuan itu ada permintaan saham Freeport sebesar 20 persen. Saham itu disebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 9 persen.

Ketika ditanya apakah dirinya merasa diperas agar kontrak karya Freeport bisa diperpanjang, Maroef menjawab bahwa dirinya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. (baca: Maroef: Jim Bob Bilang Silakan Beri Saham, Kalau Mau Penjarakan Saya)

"Tapi ada upaya meminta saham," kata mantan Wakil Kepala BIN itu.

Ketika ditanya apakah ada upaya percaloan dalam pertemuan tersebut, Maroef menjawab, "Saya perkirakan demikian."

Meski demikian, Maroef meyakini bahwa hanya pemerintah yang berwenang soal kontrak Freeport tersebut. (Baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

Kompas TV Presdir Freeport Nilai Percakapan Setya Novanto dan Riza Chalid Tidak Pantas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.