"Aburizal Akan Beri Sanksi Tegas jika Setya Novanto Bersalah"

JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, mengatakan, partainya akan memberikan sanksi tegas kepada Setya Novanto apabila terbukti mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.

"Saya yakin Ketua Umum (Aburizal Bakrie) akan mengambil langkah yang tegas dan bijaksana. Pasti ada sanksi tegas," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Menurut Bambang, Aburizal bersama sejumlah pimpinan DPP Partai Golkar sudah mengonfirmasi langsung ke Setya Novanto terkait tuduhan ini. (Baca: Waketum Golkar Ancam Laporkan Balik Menteri ESDM soal Setya Novanto)

Pada intinya, Novanto menyampaikan apa yang sudah disampaikannya kepada media bahwa dia tidak pernah mencatut nama Presiden ke PT Freeport.

Dia mengaku bertemu dengan petinggi PT Freeport bersama seorang pengusaha, tetapi tidak pernah mencatut, terlebih lagi meminta saham. (Baca: Politisi Gerindra: Setya Novanto Sebaiknya Mundur karena Permalukan DPR)

"Yang dibahas (dalam pertemuan dengan petinggi PT Freeport) menurut beliau, itulah yang dia bahas bersama Presiden. Sejauh ini, Partai Golkar percaya, tetapi kita masih menunggu proses di MKD berjalan," ucap Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini.

Jika memang proses di MKD menyatakan bahwa Novanto tidak bersalah, maka anggota Komisi III DPR ini meminta nama baik Novanto dipulihkan.

Fraksi Partai Golkar, menurut dia, juga akan melaporkan balik Sudirman Said ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Kami obyektif saja, kami juga tak ingin melindungi anggota kami yang melakukan kekeliruan," ucap Bambang.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporan ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen untuk pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Novanto berkali-kali membantah tuduhan bahwa dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

"Apalagi Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian, khususnya bagi hasil, CSR, untuk kepentingan rakyat dan rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan," kata Novanto.