Kompas.com - 16/11/2015, 18:16 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai foto bersama bupati peserta rapat koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai foto bersama bupati peserta rapat koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terganggu adanya tokoh politik yang mencatut namanya kepada PT Freeport seperti disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Pasti saya terganggu," kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Kalla melanjutkan, dia makin terganggu saat mengetahui oknum pencatut namanya itu meminta 9 persen saham Freeport untuknya.

Ia lalu berseloroh tidak mungkin meminta saham Freeport, terlebih lagi dengan angka 9 persen.

"Saya dibilang minta 9 persen, yang benar saja, kurang segitu," selorohnya.

Kalla sebelumnya menerima kedatangan Ketua DPR Setya Novanto yang mengklarifikasi masalah pencatutan nama tersebut.

Kepada Kalla, Novanto menyatakan tidak pernah mencatut nama Kepala Negara saat bertemu Freeport.

Sudirman Said telah melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wapres kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). (Baca: Ruhut Sebut Anggota DPR Pencatut Nama Presiden sebagai Komandan)

Sudirman enggan menyebutkan identitas "politisi kuat" yang dilaporkannya. Namun, ia mengungkap sedikit informasi yang diterimanya dari pimpinan PT Freeport Indonesia. (Baca: Politisi Pencatut Nama Presiden 3 Kali Bertemu Freeport)

Menurut Sudirman, politisi itu tiga kali menemui pihak Freeport dengan sejumlah pengusaha lain untuk membicarakan mengenai persoalan perpanjangan kontrak.

Politisi itu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca: Istana: Tak Peduli Pencatut, Presiden Jokowi Tak Bisa Didikte soal Freeport)

Anggota DPR itu meminta saham 20 persen dengan menjanjikan proses renegosiasi kontrak Freeport berjalan mulus.

Sebanyak 11 persen saham disebut untuk Presiden dan 9 persen saham untuk Wapres. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.