Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi III Pertanyakan Dasar Pansel Loloskan Seorang Capim KPK

Kompas.com - 18/11/2015, 08:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan alasan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK meloloskan seorang akademisi sebagai capim KPK. Menurut dia, ketika Pansel KPK menggelar road show untuk menjaring calon di daerah, akademisi itu menjadi pembicara dalam road show tersebut.

"Ketika road show berlangsung, Pansel membawa narasumber La Ode Syarif. Ini juga yang kemudian lolos seleksi. Sebetulnya, teman-teman Ibu juga yang meloloskan," kata Benny saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Pansel Capim KPK, di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11/2015) malam.

Ketua Pansel Capim KPK Destry Damayanti membenarkan kedudukan La Ode ketika menjadi narasumber dalam salah satu road show yang diselenggarakan Pansel. Namun, menurut dia, saat itu kedudukan La Ode bukan sebagai capim KPK.

"Saat itu yang bersangkutan belum mendaftarkan diri sebagai calon," kata Destry.

Benny juga sempat menyinggung pihak yang digandeng Pansel selama road show di daerah.

"Hampir 100 persen teman-teman LSM semua. ICW, hampir semua lah. Memang baik, tapi enggak begitu bagus," kata dia.

Namun, sebelum Destry sempat menjawab pertanyaan tersebut, Benny memutuskan untuk menunda rapat. Hal itu menyusul interupsi yang diajukan sejumlah anggota Komisi III yang merasa tidak memperoleh bahan paparan dari Pansel KPK. Sehingga, mereka bingung dengan pertanyaan yang diajukan Benny.

"Mungkin ini (LSM dan La Ode) sebabnya dokumen enggak dibagi-bagi ke Bapak dan Ibu. Tapi untuk lebih objektif, lebih baik kita tunda untuk dipelajari terlebih dahulu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wilayah Udara IKN Akan Di-'cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan Di-"cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com