Kompas.com - 02/11/2015, 17:31 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menilai bahwa proyek pengadaan mobil listrik untuk kegiatan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 telah menimbulkan dengan kerugian negara sebesar Rp 28.993.818.181.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi pengadaan mobil listrik dengan terdakwa Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa dalam proyek ini, perusahaan Dasep bertindak selaku pelaksana Pengembangan Mobil Listrik Nasional dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus and Car untuk kegiatan APEC.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara," ujar jaksa Rhein Singal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/11/2015).

Pada Juli 2012, dibentuklah Panitia Nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali. Saat itu, Dahlan Iskan yang masih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013.

Pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013. Kendaraan yang digunakan pada KTT APEC merupakan produksi Indonesia.

Menurut Dahlan, kata jaksa, yang mampu membuat kendaraan listrik di Indonesia adalah PT Sarimas Ahmadi, perusahaan milik Dasep. Dasep kemudian membuat prototipe mobil listrik untuk pengangkutan peserta APEC.

"Terdakwa membuat rincian biaya pembuatan mobil listrik berupa bus listrik dan mobil listrik eksekutif untuk PT BRI dan PT PGN selaku sponsor," kata jaksa.

Namun, dalam pembuatan mobil listrik, Dasep memodifikasi badan bus yang dibuat oleh PT Aska Bogor dan PT Delma Bogor. Untuk bus listrik, Dasep membeli bus merk hino.

Adapun untuk mobil eksekutif listrik, Dasep membeli mobil Toyota Alphard dengan harga sekitar Rp 300 juta. Mobil itu dimodifikasi oleh PT Rekayasa Mesin Utama, transmisinya dimodifikasi sendiri oleh Dasep.

Berdasarkan perjanjian, Dasep harus membuat 16 mobil listrik. Namun, dia hanya mampu membuat tiga unit kendaraan, yang terdiri dari 1 unit electric bus dan 2 unit mobil listrik eksekutif.

Adapun kendaraan lain yang telah dirakit tidak dapat dioperasikan karena komponen lainnya tidak lengkap.

"Mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Dasep didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur Agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur Agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materil 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materil "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Nasional
Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Pengamat Nilai Cak Imin Berpotensi Bawa Suara Nahdliyin untuk Dukung Prabowo

Pengamat Nilai Cak Imin Berpotensi Bawa Suara Nahdliyin untuk Dukung Prabowo

Nasional
Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Sindir Pejabat Sering ke Luar Negeri saat Krisis, Jokowi: Dipamer-pamerin di Instagram ...

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.