Kompas.com - 02/11/2015, 17:31 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menilai bahwa proyek pengadaan mobil listrik untuk kegiatan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 telah menimbulkan dengan kerugian negara sebesar Rp 28.993.818.181.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi pengadaan mobil listrik dengan terdakwa Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa dalam proyek ini, perusahaan Dasep bertindak selaku pelaksana Pengembangan Mobil Listrik Nasional dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus and Car untuk kegiatan APEC.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara," ujar jaksa Rhein Singal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/11/2015).

Pada Juli 2012, dibentuklah Panitia Nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali. Saat itu, Dahlan Iskan yang masih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013.

Pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013. Kendaraan yang digunakan pada KTT APEC merupakan produksi Indonesia.

Menurut Dahlan, kata jaksa, yang mampu membuat kendaraan listrik di Indonesia adalah PT Sarimas Ahmadi, perusahaan milik Dasep. Dasep kemudian membuat prototipe mobil listrik untuk pengangkutan peserta APEC.

"Terdakwa membuat rincian biaya pembuatan mobil listrik berupa bus listrik dan mobil listrik eksekutif untuk PT BRI dan PT PGN selaku sponsor," kata jaksa.

Namun, dalam pembuatan mobil listrik, Dasep memodifikasi badan bus yang dibuat oleh PT Aska Bogor dan PT Delma Bogor. Untuk bus listrik, Dasep membeli bus merk hino.

Adapun untuk mobil eksekutif listrik, Dasep membeli mobil Toyota Alphard dengan harga sekitar Rp 300 juta. Mobil itu dimodifikasi oleh PT Rekayasa Mesin Utama, transmisinya dimodifikasi sendiri oleh Dasep.

Berdasarkan perjanjian, Dasep harus membuat 16 mobil listrik. Namun, dia hanya mampu membuat tiga unit kendaraan, yang terdiri dari 1 unit electric bus dan 2 unit mobil listrik eksekutif.

Adapun kendaraan lain yang telah dirakit tidak dapat dioperasikan karena komponen lainnya tidak lengkap.

"Mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Dasep didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Nasional
Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Nasional
Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Nasional
Sembuh dari Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang di PN Jakarta Selatan

Sembuh dari Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang di PN Jakarta Selatan

Nasional
Pesan BNPB untuk Korban Gempa Cianjur: Jangan Gunakan Air Kotor Selama Darurat Bencana

Pesan BNPB untuk Korban Gempa Cianjur: Jangan Gunakan Air Kotor Selama Darurat Bencana

Nasional
KPK Sebut 2 Saksi Kunci Kasus 'Kardus Durian' Sudah Meninggal, tapi Penyelidikan Terus Berjalan

KPK Sebut 2 Saksi Kunci Kasus "Kardus Durian" Sudah Meninggal, tapi Penyelidikan Terus Berjalan

Nasional
Unggah Foto Rambut Hitam Setelah Pidato Jokowi, Ganjar Dinilai Manfaatkan Momen buat Dongkrak Popularitas

Unggah Foto Rambut Hitam Setelah Pidato Jokowi, Ganjar Dinilai Manfaatkan Momen buat Dongkrak Popularitas

Nasional
Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

Nasional
Kepemimpinan Kasual, seperti Apa Urgensinya di Masa Sulit?

Kepemimpinan Kasual, seperti Apa Urgensinya di Masa Sulit?

Nasional
Ketika KPK Akhirnya Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka...

Ketika KPK Akhirnya Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka...

Nasional
Peringatan Keras PDI-P kepada Relawan Jokowi Terkait Gerakan Nusantara Bersatu

Peringatan Keras PDI-P kepada Relawan Jokowi Terkait Gerakan Nusantara Bersatu

Nasional
Pengamat Soroti Pengamanan Pertandingan Dikuasai Polisi Lewat Perpol

Pengamat Soroti Pengamanan Pertandingan Dikuasai Polisi Lewat Perpol

Nasional
BNPB: 3.175 Tenaga Kesehatan Tersebar di 194 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: 3.175 Tenaga Kesehatan Tersebar di 194 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Putusan Sela untuk 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain

Hari Ini, Hakim Bacakan Putusan Sela untuk 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.