Suara JK Meninggi Ditanya soal Usul Rizal Ramli Terkait Proyek Listrik 35.000 MW

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah mengecek kepada Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Dari informasi yang disampaikan Sofyan, menurut Kalla, tidak ada rencana menurunkan target pembangunan pembangkit listrik menjadi 16.000 megawatt.

"Enggak benar. Saya sudah cek ke Dirut PLN, enggak ada pembicaraan itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Nada suara Kalla terdengar meninggi ketika disinggung soal pendapat Ramli yang menilai target pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) justru akan merugikan PLN. Kalla kembali menegaskan bahwa pembangunan proyek 35.000 megawatt merupakan keputusan presiden yang tidak bisa diubah di tingkat kementerian koordinator.

"Enggak usah ngomong-ngomong lagi deh, pokoknya kalau sudah ditetapkan ya ditetapkan," kata Kalla.

Sejauh ini, Kalla belum menerima laporan dari Rizal Ramli terkait hasil rapat koordinasi yang dipimpin Rizal tersebut. "Enggak lah, itu terserah deh," ucap Kalla. (Baca: Menko Maritim Evaluasi Proyek Listrik 35.000 MW)

Sebelumnya Rizal menilai target pembangunan listrik 35.000 megawatt merugikan PLN karena akan ada kelebihan tenaga listrik (excess power) lebih dari 21.000 MW yang harus dibayarkan PLN, meskipun kelebihan itu tidak terserap oleh konsumen PLN. Hal ini disampaikan Rizal seusai memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Direktur Jenderal Kelistrikan Jarman dan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. (Baca: Rizal Ramli: Proyek Listrik 35.000 Megawatt Rugikan PLN)

Menurut perhitungan Rizal, PLN harus membayar excess power tersebut sebesar 10,763 miliar dollar AS. Dia pun menyebut, dalam lima tahun ke depan, target yang paling mungkin direalisasikan dan tidak mengganggu keuangan PLN ialah sekitar 16.000 MW-18.000 MW.

"Sisa-sisanya kita perlu revisi, misalnya bisa dilanjutkan dalam lima tahun yang akan datang. Tapi, yang paling penting, program ini tidak boleh membuat PLN rugi. Karena kalau ada excess kapasitas, PLN harus bayar," kata Rizal. (Baca: Istana Akui Sulit Garap Pembangkit Listrik 35.000 MW)