Politisi PDI-P: Tak Masalah Dubes dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, latar belakang calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo tidak perlu dipermasalahkan. Hal terpenting, menurut dia, apakah calon tersebut mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang duta besar di negara-negara sahabat.

"Dia mau dari parpol atau nonparpol, dari karier atau nonkarier, tidak masalah," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Nantinya, kata Hasanuddin, Komisi I akan mengukur kapasitas para calon dubes yang sudah diajukan Jokowi dalam uji kepatutan dan kelayakan. Jika bisa mengikuti uji tersebut dengan baik, maka Komisi I akan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melantik calon tersebut. (baca: Pimpinan Komisi I: Komposisi Calon Dubes Terlalu Banyak dari Jalur Politik)

Sebaliknya, jika gagal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan baik, maka Komisi I akan merekomendasikan Presiden untuk mencari calon penggantinya.

"Jadi sifatnya hanya rekomendasi," ucap Politisi PDI-P ini. (baca: Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu)

Hasanuddin menilai, kapasitas seorang calon dubes dapat diukur dari sejauh mana dia memahami Indonesia. Dengan begitu, dia dapat menjelaskan mengenai Indonesia kepada rakyat dan pemerintah di negara tempatnya bekerja.

Kedua, seorang dubes juga harus mengerti betul mengenai negara tempatnya bekerja. Dengan begitu, dia bisa mengetahui bagaimana agar negara tersebut membawa keuntungan bagi Indonesia.

"Kita cek kompetensinya, meskipun dari karier, kalau enggak ada kompetensinya, ya tidak usah. Tapi kalau non-karier tapi dia bagus, justru kita rekomendasikan," ucap Hasanuddin. (baca: Ini 33 Calon Dubes Usulan Jokowi)

Dari 33 nama yang diusulkan, delapan diantaranya berasal dari partai politik. Mereka adalah Safira Machrusah (PKB), Husnan Bey Fananie (PPP), Helmy Fauzi (PDI-P), Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi (Golkar), Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso (Hanura), Diennaryati Tjokrosuprihatono (Nasdem), Alexander Litaay (PDI-P), Amelia Achmad Yani (mantan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional).

Pihak Istana telah membantah jika Presiden Jokowi disebut mendapat pesanan dari parpol. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa jumlah politisi yang ditunjuk Jokowi tidak sebanyak calon dubes yang berasal dari Kementerian Luar Negeri.

"Sebenarnya tak terlalu banyak, ya. Bisa dilihat dari presiden ke presiden, kan sebenarnya ada ininya. Daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karier," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu (26/8/2015).