Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek

Kompas.com - 24/08/2015, 16:39 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Indra Akunto/KOMPAS.comWakil Ketua DPR Fadli Zon
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakinkan pemerintah bahwa rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen tidak akan menghabiskan anggaran yang fantastis. Hal tersebut disampaikan Fadli untuk menanggapi saran Presiden Joko Widodo agar tujuh proyek ini dikaji ulang.

"Yang dimaksud kan tujuh tahapan. Bukan harus ada tujuh gedung. Yang kita perlu satu gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Dalam satu gedung itu, lanjut Fadli, dapat dimuat juga ruangan untuk tenaga ahli, perpustakaan, serta museum. Semuanya, kata dia, akan sangat bergantung pada hasil kajian yang saat ini dilakukan oleh pihak kesekjenan. (Baca: Ruhut Sebut Jokowi Lolos "Jebakan Batman" Setelah Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

"Ini proyek kecil, bukan megaproyek. Ini kebutuhan internal. Kalau mau dikaji lagi silakan, tidak masalah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Pelaksana proyek ini, lanjut Fadli, nantinya juga akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta BUMN. Fadli meyakini pembangunan tujuh proyek ini tidak akan memakan dana yang begitu besar. Angka 1,6 triliun yang sebelumnya diprediksi oleh PU, kata dia, masih bisa berubah. (Baca: Dukung Jokowi, Ketua BURT Setuju 7 Proyek DPR Dikaji Ulang)

"Belum fix. Masih jauh angkanya di bawah itu (Rp 1,6 triliun)," ujarnya.

Presiden belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X