Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi masih mengkaji ruang anggaran yang terbatas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Posisi terakhir minta dikaji kembali ke menteri terkait dan beliau minta dilaporkan segera. Secara resmi itu sikap presiden sampai hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (20/8/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan tidak tahu ada surat yang diberikan dari Istana ke DPR terkait tujuh proyek yang akan memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun tersebut. Menurut Pramono, urusan proyek DPR ini menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dan Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia yakin Menkeu akan selalu berkonsultasi dengan Presiden dalam meloloskan anggaran tersebut.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi masih menimbang apakah anggaran yang dimiliki pemerintah mencukupi atau tidak karena anggaran yang akan datang dianggap tidak terlalu fleksibel untuk dihabiskan bukan untuk belanja modal. Jokowi ingin fokus dalam pengembangan infrastruktur, menarik investasi, hingga deregulasi yang dikhawatirkan.

"Kalau ada hal itu (ruang anggaran untuk tujuh proyek), bisa dicek ke Bappenas, apakah perencanaannya ada, alokasi anggaran ada. Kalau baru asumsi, seperti yang saya katakan tadi, kita belum pada tahapan setuju atau tidak karena yang ada adalah melakukan kajian," kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. Pimpinan DPR pun menyebutkan surat persetujuan sudah dikirim oleh Jokowi ke DPR enam bulan lalu. (Baca DPR Klaim Jokowi Sudah Kirim Surat Setujui 7 Proyek)

Jokowi telah menolak meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum ia meresmikan proyek ini. Padahal, DPR sudah menyiapkan prasasti untuk ditandatangani Jokowi.

Tujuh proyek DPR itu terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Baca Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)