Kompas.com - 20/08/2015, 12:29 WIB
Pramono Anung KOMPAS.com/SABRINA ASRILPramono Anung
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi masih mengkaji ruang anggaran yang terbatas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Posisi terakhir minta dikaji kembali ke menteri terkait dan beliau minta dilaporkan segera. Secara resmi itu sikap presiden sampai hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (20/8/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan tidak tahu ada surat yang diberikan dari Istana ke DPR terkait tujuh proyek yang akan memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun tersebut. Menurut Pramono, urusan proyek DPR ini menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dan Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia yakin Menkeu akan selalu berkonsultasi dengan Presiden dalam meloloskan anggaran tersebut.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi masih menimbang apakah anggaran yang dimiliki pemerintah mencukupi atau tidak karena anggaran yang akan datang dianggap tidak terlalu fleksibel untuk dihabiskan bukan untuk belanja modal. Jokowi ingin fokus dalam pengembangan infrastruktur, menarik investasi, hingga deregulasi yang dikhawatirkan.

"Kalau ada hal itu (ruang anggaran untuk tujuh proyek), bisa dicek ke Bappenas, apakah perencanaannya ada, alokasi anggaran ada. Kalau baru asumsi, seperti yang saya katakan tadi, kita belum pada tahapan setuju atau tidak karena yang ada adalah melakukan kajian," kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. Pimpinan DPR pun menyebutkan surat persetujuan sudah dikirim oleh Jokowi ke DPR enam bulan lalu. (Baca DPR Klaim Jokowi Sudah Kirim Surat Setujui 7 Proyek)

Jokowi telah menolak meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum ia meresmikan proyek ini. Padahal, DPR sudah menyiapkan prasasti untuk ditandatangani Jokowi.

Tujuh proyek DPR itu terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Baca Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X