Cegah Calon Tunggal, Parpol Sebaiknya Tak Gunakan Hasil Survei sebagai Acuan

Kompas.com - 08/08/2015, 13:06 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta agar partai politik tidak menggunakan hasil survei sebagai patokan pencalonan kepala daerah. Hal tersebut guna mencegah penundaan pelaksanaan pilkada karena hanya ada calon tunggal di suatu daerah.

"Calon tunggal terjadi akibat sifat pragmatis calon dan parpol. Ada kecenderungan parpol merebut petahana karena elektabilitas surveinya pasti tinggi," ujar Sebastian saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Sebastian, fenomena calon tunggal di beberapa daerah memang disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Salah satunya adalah petahana yang membuat skenario agar mayoritas partai memberikan dukungan.

Biasanya, petahana mencoba memborong dukungan parpol dan menyisakan satu atau dua parpol sehingga menyulitkan pasangan calon lainnya.

Hasilnya, di beberapa daerah, pasangan calon yang ragu untuk menghadapi pasangan calon petahana akhirnya memilih untuk mundur dari pencalonan kepala daerah. Hal lainnya adalah skenario untuk mematikan pasangan calon petahana.

Pasangan calon lain yang bukan petahana kemungkinan dengan sengaja tidak mendaftarkan diri dalam pencalonan.

"Di daerah lain, ada calon, tetapi sengaja tidak mendaftar karena melihat incumbent sangat kuat. Karena incumbent akan berhenti pada September 2015, jadi sengaja membuat agar pilkada ditunda sampai 2017 sehingga incumbent sudah tidak punya kekuasaan lagi," kata Sebastian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, dalam hal ini, partai politik mempunyai peran penting agar tidak menggunakan hasil survei sebagai patokan. Partai cenderung memilih yang elektabilitasnya tinggi, tetapi mengabaikan kemampuan calon lainnya.

Lebih lanjut, Sebastian menyarankan agar ada sanksi bagi parpol atau calon yang telah memiliki dukungan sebagai calon, tetapi dengan sengaja tidak mendaftar sebagai calon.
Seharusnya, kata dia, partai atau calon diberikan sanksi, seperti diskualifikasi dari pelaksanaan pilkada seluruhnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.