Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Gerry: OC Kaligis Dua Kali Beri Uang ke Hakim PTUN Sebelum Sidang

Kompas.com - 24/07/2015, 23:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum M Yagari Bhastara, Haeruddin Masarro mengatakan, pengacara Otto Cornelis Kaligis sempat dua kali memberikan uang kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Menurut pernyatan dari Gerry, kata Haeruddin, pemberian tersebut dilakukan saat pendaftaran perkara di PTUN dan sebelum sidang.

"Ada dua kali pemberian duit ke ketua pengadilan itu langsung dari OCK. Tanpa ada Gerry," ujar Haeruddin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Haeruddin mengatakan, dua pemberian tersebut termasuk dari uang yang disita KPK dari ruang kerja Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro sejumlah 15.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura. Dalam pemberian selanjutnya. KPK menangkap tangan Gerry beserta para hakim dan panitera PTUN Medan.

"Itu lah yang jadi 20 ribu (dollar). OTT itu yang 5 ribu dollar dia bawa," kata Haeruddin.

Haeruddin menegaskan bahwa pemberian uang kepada hakim itu tanpa sepengetahuan Gerry. Bahkan, ia menuding Kaligis berperan besar dalam penyerahan uang tersebut.

"Tidak mungkin duitnya Gerry. Itu semua pemberiannya dari dia (Kaligis)," kata dia.

Haeruddin mengatakan, keterangan yang dibeberkan Gerry akan terungkap setelah dibandingkan dengan alat bukti yang dimiliki KPK. Terlebih lagi, kata dia, KPK memiliki rekaman penyadapan percakapan Kaligis mengenai pemberian uang.

"Jadi suara OCK, dialog OCK dengan Gerry, OCK dengan Inda (sekretaris Kaligis), ini sudah ada di KPK. Sudah kesadap," kata Haerudin.

Namun, Haeruddin mengaku tidak tahu maksud Kaligis memberi uang kepada hakim. Begitu pula sumber uang tersebut, apakah dari kocek pribadi Kaligis atau pihak lainnya.

"Itu yang Gerry tidak cerita. Yang pasti duit untuk lawyer fee apa semua kan dari sana, dari pihak Pemprov ke OCK. Dia (Gerry) tidak tahu," ucap dia.

Sebelumnya, OC Kaligis mengatakan, Gerry terus didesak panitera PTUN Medan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran. Kaligis mengatakan, Gerry terus-menerus dibujuk untuk berangkat ke Medan. Bahkan, Kaligis mengaku sudah mencegahnya, tetapi Gerry ternyata tetap berangkat. (Baca: OC Kaligis: Gerry Didesak Panitera PTUN Medan Beri THR)

Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh Gerry kepada tiga hakim dan satu panitera.

Gerry merupakan kuasa hukum dari kantor firma hukum OC Kaligis and Associates yang membela Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait perkara di PTUN Medan. Adapun ketiga hakim PTUN Medan itu adalah Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Sementara itu, satu panitera yang dimaksud bernama Syamsir Yusfan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com