Masyarakat Tolikara Tegaskan Tak Ada Konflik Agama

Setelah insiden yang disusul penembakan warga di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pekan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun ke lokasi untuk memahami masalah dan mencari substansi konflik di sana. Setelah itu dibentuk tim mediasi untuk melakukan resolusi konflik.

Demikian diungkapkan M Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM sekaligus Pelapor Khusus Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Senin di Jakarta. "Kasus ini tidak sekadar membutuhkan upaya penegakan hukum, tetapi juga upaya restorativejustice, yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan antara penganut Muslim di Tolikara sebagai kaum minoritas dan penganut Kristen di sana sebagai mayoritas," katanya.

Menurut Imdad, pemda setempat perlu mencari mekanisme lokal untuk mendamaikan antarpihak yang bersengketa. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan para tokoh agama dan masyarakat agar eskalasi konflik tak meningkat.

Karena itulah, minggu ini Komnas HAM langsung ke lapangan untuk mendorong dan meyakinkan serta menemani aparat lokal mendamaikan warga. "Keberadaan Komnas HAM menjadi penting di sana. Kami ingin dipercaya kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian," ujar Imdad.

Menyikapi kasus ini pula, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama bersama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama untuk terjun ke Tolikara, Minggu malam. Menurut Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Oditha R Hutabarat, di Tolikara Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan Muspida setempat, tokoh-tokoh agama dan adat, serta gereja untuk berdialog.

"Kami berharap dialog yang dibangun meredakan dan menenangkan kondisi di sana. Turut serta pula ke Tolikara jajaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang akan mencari akar permasalahan apa di balik peristiwa kemarin," kata Oditha.

Bentuk FKUB

Di Papua, Persekutuan Gereja-gereja Papua yang dipimpin Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM bersama semua tokoh agama dari semua agama sama-sama menyatakan keprihatinan terhadap insiden Tolikara.

"Kami semua menyesalkan tindakan itu dan meminta supaya Pemerintah Kabupaten Tolikara membentuk forum kerukunan umat beragama sebagai mitra pemerintah dalam membangun hubungan yang rukun dan damai antarkomponen masyarakat," ucap Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Neles Tebay.