Kontras Nilai Komnas HAM Kondisikan Korban untuk Setujui Rekonsiliasi

Kompas.com - 06/07/2015, 10:31 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKoordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontaS) Haris Azhar menilai, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tidak 'fair' dalam bekerja. Mereka dinilai telah diam-diam mendekati korban pelanggaran HAM dan membujuknya supaya menyetujui upaya rekonsiliasi.

"Secara diam-diam, kami mendengar korban HAM masa lalu itu didekati. Mereka dikondisikan agar setuju dengan rekonsiliasi," ujar Haris saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/7/2015).

Yang dianggap tidak 'fair' menurut Haris adalah, melalui pendekatan itu Komnas HAM dianggap hendak menjauhkan korban pelanggaran HAM atau keluarganya dengan aktivis HAM, KontraS salah satunya. Haris menganggap, Komnas HAM tidak mau berurusan dengan aktivis HAM supaya tidak mengganggu kerja mereka.

Para aktivis HAM sendiri, lanjut Haris, tidak menyetujui rekonsiliasi perkara pelanggaran berat HAM di masa lalu. Langkah rekonsiliasi tanpa melalui proses hukum, sebut Haris, dianggap memotong rasa keadilan korban serta keluarganya.


"Kami sudah mengumpulkan penyelidik kasus berat HAM, mantan Komnas HAM, pegiat HAM dan lain-lain. Kita sepakat rekonsiliasi hanya boleh dilakukan jika itu diminta oleh korban," ujar Haris.

Para pegiat HAM, lanjut Haris, berpendapat, pemerintah boleh saja membentuk tim untuk menuntaskan pelanggaran berat HAM di masa lalu. Namun, tim tersebut diharapkan hanya memeriksa mana berkas perkara yang patut diproses hukum dan mana yang tidak, bukan malah mengarahkan penyelesaian perkara melalui rekonsiliasi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pemerintah berupaya merekonsiliasi korban pelanggaran berat HAM masa lalu. Tiga tahapan rekonsiliasi itu yakni pernyataan negara bahwa ada pelanggaran HAM, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, kemudian diakhiri dengan permintaan maaf negara kepada korban atau keluarganya. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti juga mengungkapkan hal yang sama.

"Ya rekonsiliasi itu untuk pelanggaran berat HAM. Ada tujuh yang diidentifikasi, mulai dari peristiwa 1965, Talangsari, Semanggi I, II, Wasior dan lainnya. (Penyelesaian melalui jalur yustisia) itu sudah tidak lagi kalau sudah direkonsiliasi" ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X