Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...

Kompas.com - 19/06/2015, 10:38 WIB

Pengecekan dilakukan untuk mengetahui bagaimana capaian yang diperoleh. Hal ini tak hanya untuk kinerja kabinet, tetapi juga hal-hal yang menjadi perhatian serius pemerintah, seperti bidang infrastruktur, serta perbaikan layanan umum dan layanan perdagangan.

"Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus," ujarnya.

Bagi Presiden, perkembangan baik ataupun buruk memang wajar ditemukan. Namun, setiap masalah harus dicarikan solusi sehingga menjadi lebih baik.

"Ya, ada (nilai) merah, kuning, hijau, biasa," tambahnya. (Baca: Jokowi: Kinerja Menteri Ada yang Merah, Kuning, Hijau, Biasa...)

Salah satu contoh fungsi evaluasi Presiden adalah ketika mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (17/6/2015). Saat itu, Jokowi memberikan perhatian khusus pada proses perizinan masuk dan keluar barang di pelabuhan, yang menurut dia masih belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Presiden bahkan sempat menegur dengan keras pejabat terkait yang tidak bisa menjawab pertanyaan soal pihak yang paling bertanggung jawab atas kelambatan proses tersebut. (Baca: Jokowi Marah soal "Dwelling Time", Mendag Salahkan Importir yang Tak Disiplin)

"Saya sudah ngomong apa? Kalau dicopot, yah akan dicopot," kata Presiden. (Baca: Jokowi: Kalau Saya Bilang Dicopot, Pasti Akan Dicopot!)

Kepala Negara mengatakan, "Yah, berlaku untuk semuanya (pejabat di berbagai level). Kemarin saya sampaikan, yang di lapangan, yang dirjen, ataupun menterinya juga, kalau memang tidak bisa melayani dengan cepat, ya seperti yang saya sampaikan, ya."

Presiden menyadari, pemerintah harus terus bergerak dengan cepat untuk membenahi berbagai sektor, di perdagangan, birokrasi, dan lainnya. Pasalnya, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah, termasuk menghadapi kawasan perdagangan bebas ASEAN dan juga tantangan skala global lainnya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya menyelesaikan masalah ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan produk-produk Indonesia kalah bersaing dan membuat  investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Penyelesaian masalah itu antara lain dengan terus memacu kinerja kementerian dan lembaga yang terkait agar bekerja dengan cermat, efisien, dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Meski belum ada kata perombakan kabinet dari Presiden, baru sebatas upaya evaluasi, para menteri tetap harus bekerja dengan baik untuk menjawab kepercayaan Presiden dan juga rakyat.

"Saya akan cek dengan cara saya sendiri," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com