"Program seperti dana aspirasi ini sudah berjalan di DPRD. Tetapi, pada saat pemilu, jumlah incumbent yang tidak terpilih juga banyak. Artinya masyarakat sudah pintar dan bisa menilai sendiri," ujar Andreas, saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).
Menurut Andreas, meski diuntungkan melalui dana aspirasi, masyarakat tidak akan dengan mudah memilih calon legislatif. Masyarakat saat ini lebih pintar dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat.
Selain itu, kata Andreas, masyarakat dapat langsung mengawasi penggunaan dana aspirasi. Misalnya, dana pembangunan infrastruktur daerah dapat langsung disesuaikan dengan dana aspirasi yang diterima.
Andreas mengatakan, anggota DPR menjamin pengelolaan dana aspirasi akan dilakukan secara transparan.
Masing-masing anggota DPR akan ikut mengawasi penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tiap-tiap daerah pemilihan.
"Akuntabilitas sangat penting. Dana aspirasi wajib diaudit, harus ada mekanisme di tingkat pemda, siapa yang akan jadi penanggung jawab. Ini sifatnya sementara sambil kita rancang sistem yang lebih komprehensif," kata Andreas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.