Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Reses Anggota DPR Rp 150 Juta Dianggap Terlalu Kecil

Kompas.com - 14/06/2015, 15:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, dana aspirasi yang diminta sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota DPR per tahun lantaran dana reses yang diterima setiap anggota tidak mencukupi. Dana sebesar Rp 150 juta per masa reses dinilai tak mampu membiayai setiap usulan masyarakat di daerah pemilihan.

"Dana reses satu kali petemuan saja cuma Rp 150 juta, kalau sudah buat konsumsi, sudah berapa yang habis. Apalagi sebentar lagi Lebaran, kalau kita enggak bawa apa-apa bagaimana bentuk perhatian kita sama mereka," ujar Andreas, saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).

Andreas mengatakan, permintaan dana aspirasi sebenarnya sesuai dengan fungsi wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Menurut dia, tidak bisa dipungkiri anggota DPR mewakili kepentingan masyarakat di daerah pemilihan.

Andreas meyakini, besaran dana aspirasi yang diajukan sebesar Rp 20 miliar cukup untuk merealisasikan selurih aspirasi masyarakat untuk jangka waktu satu tahun. Menurut dia, selama ini, anggota DPR dinilai tidak proaktif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan.

Sebelumnya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyarankan agar anggota DPR mengoptimalkan dana tunjangan reses, ketimbang meminta dana aspirasi sebesar Rp 15-20 miliar per anggota. Menurut Formappi, selama ini, anggota DPR selalu mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar untuk mendukung tugas-tugas, khususnya dalam menyerap aspirasi konstituen.

Setiap anggota dewan mendapatkan dana sebesar Rp 150 juta per masa reses, dan tunjangan komunikasi sebesar Rp 14 juta per bulan. Untuk tahun 2015, DPR dijadwalkan melalui lima kali masa reses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com