Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salim Said: Demi Soliditas TNI, Panglima Harus dari Angkatan Udara

Kompas.com - 04/06/2015, 20:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dan pertahanan Salim Said meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap mempertahankan tradisi perputaran posisi untuk memilih Panglima TNI. Menurut dia, hal itu perlu dijaga untuk soliditas TNI. Jika merunut tradisi, maka posisi Panglima TNI saat ini seharusnya dipegang oleh pejabat di TNI Angkatan Udara setelah dipegang oleh Jenderal Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat.

"Saya berpikir panglima nantinya dari Angkatan Udara, kemarin Angkatan Darat sudah dua kali, Angkatan Laut sudah. Supaya semua kebagian dalam rangka menjaga keutuhan tentara kita," ujar Salim seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (4/6/2015).

Terkait dengan program prioritas Jokowi yang lebih banyak di sektor maritim, Salim menilai hal itu tak perlu dipersoalkan lantaran pergantian posisi Panglima TNI biasa cepat sehingga Angkatan Laut pun akan mendapat giliran sebelum pemerintahan berakhir.

"Ini kan panglima biasanya tidak lima tahun, biasanya yang sudah dekat pensiun dua tahun," ungkap Salim. (Baca: Panglima TNI Pengganti Jenderal Moeldoko Belum Tentu dari Angkatan Udara)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebentar lagi akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli mendatang. Dia sudah menduduki posisi panglima sejak 30 Agustus 2013 setelah diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Hanya KSAL yang Dilantik Hari Ini oleh Presiden)

Sebelumnya, Moeldoko adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selama pemerintahan masa reformasi, pengisian posisi Panglima TNI selalu bergilir. Misalnya pada 1999-2002, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto. Pada 2002-2006, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI Angkatan Darat. Pada 2006-2007, Panglima TNI giliran dari Angkatan Udara, yakni Marsekal Djoko Suyanto. (Baca: Setelah Tertunda, Agus Senang Akhirnya Presiden Melantiknya sebagai KSAU)

Periode berikutnya pada 2007-2010, Panglima TNI dijabat jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Djoko Santoso. Selanjutnya pada 2010-2013, Panglima TNI dijabat kembali oleh Angkatan Laut, yaitu Laksamana Agus Suhartono, kemudian dilanjutkan Moeldoko pada 2013 hingga saat ini. (Baca: Politisi PDI-P: Supaya Adil, Panglima TNI Sebaiknya dari Angkatan Udara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com