Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Anggap Pemerintah Tak Serius

Kompas.com - 29/05/2015, 20:34 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia menganggap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Keluarga korban pelanggaran HAM 1998, Maria Catarina Sumarsih mengatakan, negara tidak memiliki kehendak untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Hal itu, menurut dia, dapat dilihat dari usulan dibentuknya Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh pemerintah. Dia menganggap UU itu bertujuan untuk 'tutup buku' kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami lebih menghendaki penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM adhoc," kata Maria dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Korban pelanggaran HAM tahun 1965, Tumiso, juga tidak sependapat dengan rencana pemerintah membentuk KKR. Dia juga menuntut Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya saat kampanye Pilpres 2014 bahwa akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.


"Kita ingin Jokowi menepati janjinya," kata Tumiso.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga menolak dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, terutama jika untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia menjelaskan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM bisa dilakukan melalui pengadilan HAM dan juga UU HAM.

Karena itu, Nasir menilai pembentukan KKR itu tidak tepat karena UU HAM yang dimiliki Indonesia bisa menjadi jawaban negara untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu.

"Undang-Undang merupakan jawaban negara untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Kita punya instrumen yuridisial dan non yuridisial," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X