Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendrawan Supratikno: Ada Menteri yang Salah Tempat di Kabinet

Kompas.com - 30/04/2015, 20:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui, ada menteri yang salah tempat dalam Kabinet Kerja. Namun, hal itu menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya melihat, ada menteri yang salah tempat atau posisinya kurang tepat di kabinet. Namun hal ini adalah hak prerogatif Presiden," kata Hendrawan, pada diskusi "Dialektika: Penurunan Penerimaan Negara", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Menurut Hendrawan, ada menteri yang hanya mempunyai cita-cita bukan nawacita, ada menteri yang program kerjanya belum jelas sehingga jalan di tempat, serta ada menteri lebih suka menjalani seremonial.

Presiden Joko Widodo, kata dia, harus lebih cermat mengidentifikasi para menteri kabinet di pemerintahannya. Pada kesempatan tersebut, Hendrawan membantah tudingan yang menyebut menteri bidang ekonomi pada kabinet kerja kurang profesional.

Menurut Hendrawan, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo masih baru, maka wajar saja jika ada menteri kurang pengalaman di pemerintahan.

"Jika menteri itu mau belajar keras, maka dapat membuat prestasi seperti yang diharapkan masyarakat," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini, mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, adalah wajah baru di pemerintahan karena sebelumnya dia adalah praktisi di dunia usaha. Namun, dengan kemauannya belajar dan bekerja keras, kinerja Susi kerap mendapatkan apresiasi.

Hendrawan berharap, para menteri kabinet dapat mengimpelementasikan program kerja presiden untuk membangun infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol di Sumatera, pembangunan jalan kereta api di Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com