Bambang Soesatyo Minta Bantuan Wakapolri untuk Cegah Bentrok dengan Yorrys

Kompas.com - 30/03/2015, 17:17 WIB
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOSekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, langsung menghubungi Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta jaminan keamanan karena merasa terancam oleh kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai. Bambang ingin Badrodin membantu mensterilkan ruang Fraksi Golkar dari ancaman Yorrys dan pendukungnya.

"Saya atas nama anggota DPR dari Fraksi Golkar dan anggota Komisi III meminta Pak Badrodin yang akan segera disahkan menjadi kepala Polri untuk mensterilkan lantai 12," kata Bambang, Senin (30/3/2015).

Ia juga sempat menyampaikan kepada Badrodin bahwa perselisihan kepengurusan Golkar belum usai dan kepengurusan fraksi yang sah adalah pimpinan Ade Komarudin. Menjawab itu, Badrodin langsung merespons dengan menjanjikan akan menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Unggung Cahyono. "Nanti saya coba hubungi Pak Kapolda," ujar Badrodin.

Perbincangan antara Bambang dan Badrodin berlangsung sekitar dua menit. Setengah dari perbincangan itu diperdengarkan langsung kepada sejumlah wartawan yang berada di dalam ruang Fraksi Golkar. Setelah menghubungi Wakapolri, Bambang berusaha menghubungi Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat.

Yorrys datang ke Sekretariat Fraksi Golkar sekitar pukul 16.00 WIB, didampingi beberapa anggota Fraksi Golkar, di antaranya Dave Laksono, Airlangga Hartarto, Ibnu Munzir, Fayakun, Azhar Romly, Boby Rizlaldo, Bowo Pangarso, dan Melchias Markus Mekeng. Sementara itu, di dalam ruang fraksi terdapat pimpinan Fraksi Golkar hasil Munas Bali, Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo, yang baru selesai mengadakan konferensi pers terkait situasi terkini yang dihadapi Golkar.

Ketika mengetahui kedatangan Yorrys, Bambang langsung menginstruksikan petugas pengamanan dalam Gedung DPR untuk menutup pintu kaca yang menggunakan sistem kunci digital. Sementara itu, Yorrys ada di balik pintu kunci tersebut.

Karena dilarang keluar, puluhan wartawan yang semula hadir dalam konferensi pers terpaksa diam di tempat. Bambang beralasan larangan keluar ruangan adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan dirinya menolak menemui Yorrys karena kedatangannya dianggap membawa ancaman. (Baca juga: Ruang Fraksi Partai Golkar Mendadak Genting karena Kedatangan Yorrys)

"Kita tidak undang (Yorrys) dan kita ingin menghindari kontak fisik karena ini sifatnya seperti (kericuhan) yang di Slipi," ucap Bambang.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X