YLBHI Curiga Wacana Pemberian Remisi untuk Koruptor Kental Nuansa Politis

Kompas.com - 18/03/2015, 17:48 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma mencurigai langkah Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi kepada terpidana korupsi lebih bermotif politik daripada motif hukum.

"Patut dicurigai adanya motif politik yang lebih kuat daripada motif hukum," kata Alvon Kurnia Palma pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Remisi Buat Terpidana Korupsi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Alvon menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Remisi, mengatur bahwa terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika, tidak diberikan remisi serta pembebasan bersyarat.

Berdasarkan data KPK Watch, menurut Alvon, jumlah kasus korupsi partai politik pada periode 2002-2012, yang tertinggi adalah PDI Perjuangan yakni 133 kasus, kemudian Partai Golkar 73 kasus, Partai Demokrat 37 kasus, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 33 kasus, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 17 kasus, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 15 kasus.

Jika mencermati data KPK Watch, maka patut dicurigai, langkah Pemerintah yang ingin memberikan remisi kepada terpidana korupsi lebih bermotif politik.

Alvon menjelaskan, dalam PP No 99 tahun 2012 menjelaskan bahwa pemberian remisi kepada terpidana diberikan berdasarkan persyaratan tertentu yakni narapidana sudah menjalani hukuman penjara minimal enam bulan dan berperilaku baik.

Sedangkan, pemberikan bebas bersyarat diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa hukuman penjara minimal dua pertiga dan berperilaku baik.

"Perilaku baik itu dinilai oleh petugas di lembaga pemasyarakatan. Padahal, petugas di lembaga pemsyarakatan itu sendiri masih bermasalah, sehingga penilaiannya bisa tidak obyektif," katanya.

Alvon mengkhawatirkan rencana pemberian remisi terhadap terpidana korupsi adanya kontribusi dari para pelaku korupsi.

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

Nasional
Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Nasional
Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Nasional
Kutuk Aksi Teror di Sigi, Ketua MPR: Jangan Biarkan Negara Kalah oleh Kelompok Teroris

Kutuk Aksi Teror di Sigi, Ketua MPR: Jangan Biarkan Negara Kalah oleh Kelompok Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X