Kompas.com - 16/03/2015, 13:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam hukuman mati terhadap seorang warga Nias, Sumatera Utara, bernama Yusman Telaumbanua. Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri, diduga ada rekayasa kasus oleh penegak hukum setempat dalam tindak pidana yang menjerat Yusman.

Arif mengatakan, Yusman dan kakak iparnya, Rasula Hia didakwa melakukan pembunuhan terhadap tiga orang majikan Yusman yang ingin membeli tokek. Namun, kata Arif, Kontras menemukan kejanggalan yang terjadi mulai dari proses penyidikan hingga persidangan.

"Ini kasus sudah lama, tahun 2012. Tapi ada beberapa kejanggalan setelah kita pelajari. Misalnya dalam proses pemeriksaan oleh penyidik hingga persidangan, mereka tidak didampingi penasihat hukum," kata Arif, di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Selain itu, kata Arif, penyidik hanya menggali fakta berasarkan keterangan kedua terdakwa tanpa meminta keterangan saksi lainnya. Terlebih lagi, lanjut dia, pengakuan yang diutarakan Yusman dan Rasula dibawah tekanan penyidik dengan ancaman penyiksaan.

"Dalam proses penyidikan, tidak ada seorang saksi pun yang menguatkan bahwa Yusman dan Rasulah terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut," ujar Arif.

Sementara itu, empat orang yang diduga sebagai pelaku utama dari peristiwa pembunuhan tersebut, yaitu Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, dan Jeni yang masuk daftar pencarian orang, hingga kini belum juga ditangkap. Selain itu, adanya perubahan motif pembunuhan terhadap ketiga korban pada proses persidangan.

Sejak awal penyidikan, Yusman dan Rasula disangkakan melakukan pembunuhan karena uang pembelian tokek senilai Rp 500 juta.

"Tapi dalam proses persidangan, motif tersebut beeubah karena tidak terbukti. Jadi motif diganti dengan penjualan kepala korban sebagai jimat. Memang kepala dua korban ini hilang," ujar dia.

Kontras juga menemukan bahwa identitas tahun kelahiran Yusman dipalsukan. Saat dituntut, berdasarkan akta baptisnya, usia Yusman seharusnya masih berusia 16 tahun. Namun, penyidik mengubahnya menjadi usia 19 tahun sehingga bisa divonis hukuman mati.

"Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana tidak boleh dijatuhi hukuman mati," kata Arif.

Sementara itu, Koordinator Kontras Haris Azhar menduga pihak kepolisian hingga kejaksaan yang memproses hukum Yusman dan Rasulah kompak "bermain" dalam kasus tersebut. Menurut Haris, bisa saja polisi merekayasa kasus untuk mencari sensasi dan mengejar target kasus.

"Bisa jadi motif kejar setoran kasus," kata Haris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Nasional
Gerindra Sempat 'Digoda' Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Gerindra Sempat "Digoda" Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.