Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/02/2015, 20:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membantah tudingan bahwa Ketua KPK Abraham Samad membarter keinginannya menjadi cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2014 dengan janji keringanan hukuman bagi politisi PDI Perjuangan Emir Moeis. Saat itu, Emir tengah berperkara di KPK. Menurut Johan, hal tersebut mustahil dilakukan karena saat gelar perkara, seluruh unsur di KPK terlibat.

"Tidak mungkin satu pimpinan yang kemudian bisa mengatur-atur perkara. Penanganan perkara diputuskan semua pimpinan," ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Tak hanya oleh pimpinan, kata Johan, gelar perkara juga dihadiri oleh tim penyelidikan, tim penyidikan, dan tim penuntutan. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai kelangsungan kasus yang tengah ditangani KPK.

"Itu diekspose, digelar, di situlah terjadi perdebatan mengenai bahan-bahan apakah sudah layak ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau tidak," kata Johan.

Johan lantas mempertanyakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P Hasto Kritiyanto yang menuding Abraham melakukan pertemuan dan melobi sejumlah elite PDI-P untuk hal tersebut. KPK, lanjut dia, meragukan keabsahan informasi yang dibeberkan Hasto di Komisi III DPR pada Rabu (4/2/2015) kemarin.

"Apakah benar yang disampaikan Hasto bahwa Ketua KPK menyatakan seperti itu? Ini kan harus dites dulu, benar atau tidak," kata Johan.

Pernyataan Hasto itu disampaikan secara pribadi dalam jumpa pers pekan lalu dan pada rapat dengan Komisi III DPR, Rabu kemarin. Pada rapat itu, anggota DPR meminta keterangan Hasto terkait pertemuan Abraham dengan sejumlah elite PDI-P.

Hasto mengklaim ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Abraham. Ia menuding Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana. Menurut Hasto, ia baru mengungkapkan manuver politik Abraham karena keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut dia, ada korelasi antara manuver Abraham dan penetapan tersangka tersebut.

Terkait tudingan Hasto, Abraham membantahnya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com