Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Anggap Mustahil Abraham Barter Keinginan Jadi Cawapres dengan Kasus

Kompas.com - 05/02/2015, 20:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membantah tudingan bahwa Ketua KPK Abraham Samad membarter keinginannya menjadi cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2014 dengan janji keringanan hukuman bagi politisi PDI Perjuangan Emir Moeis. Saat itu, Emir tengah berperkara di KPK. Menurut Johan, hal tersebut mustahil dilakukan karena saat gelar perkara, seluruh unsur di KPK terlibat.

"Tidak mungkin satu pimpinan yang kemudian bisa mengatur-atur perkara. Penanganan perkara diputuskan semua pimpinan," ujar Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Tak hanya oleh pimpinan, kata Johan, gelar perkara juga dihadiri oleh tim penyelidikan, tim penyidikan, dan tim penuntutan. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai kelangsungan kasus yang tengah ditangani KPK.

"Itu diekspose, digelar, di situlah terjadi perdebatan mengenai bahan-bahan apakah sudah layak ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau tidak," kata Johan.

Johan lantas mempertanyakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P Hasto Kritiyanto yang menuding Abraham melakukan pertemuan dan melobi sejumlah elite PDI-P untuk hal tersebut. KPK, lanjut dia, meragukan keabsahan informasi yang dibeberkan Hasto di Komisi III DPR pada Rabu (4/2/2015) kemarin.

"Apakah benar yang disampaikan Hasto bahwa Ketua KPK menyatakan seperti itu? Ini kan harus dites dulu, benar atau tidak," kata Johan.

Pernyataan Hasto itu disampaikan secara pribadi dalam jumpa pers pekan lalu dan pada rapat dengan Komisi III DPR, Rabu kemarin. Pada rapat itu, anggota DPR meminta keterangan Hasto terkait pertemuan Abraham dengan sejumlah elite PDI-P.

Hasto mengklaim ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Abraham. Ia menuding Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana. Menurut Hasto, ia baru mengungkapkan manuver politik Abraham karena keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut dia, ada korelasi antara manuver Abraham dan penetapan tersangka tersebut.

Terkait tudingan Hasto, Abraham membantahnya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com