Kapolri: Surabaya Sangat Aman

SURABAYA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan kondisi keamanan di Surabaya, Jawa Timur, masih kondusif dan terkendali. Hal tersebut diungkap Sutarman menyusul dikeluarkannya status travel warning dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang mengingatkan warga AS di Surabaya akan adanya potensi ancaman, beberapa waktu lalu.

"Saya nyatakan, Surabaya sangat aman," tegas Sutarman usai konferensi pers jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (5/1/2014).

Sutarman mengakui, status travel warning AS bagi Surabaya sendiri tidak didapatkannya secara resmi, yakni melalui surat menyurat. Ia malah mengetahui hal tersebut dari Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Wulandari dan media massa.

Sutarman memastikan, telah melakukan pengecekan kondisi keamanan sejumlah obyek vital, khususnya aset milik negara Paman Sam di kota Surabaya. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda potensi gangguan keamanan di kota pahlawan tersebut.

"Pengamanan rutin saja kita lakukan di area konsulat dan di kedutaan. Pengamanan rutin saja, semua aman terkendali," ujar Sutarman.

Ia tak mengetahui pasti kapan status tersebut akan dicabut. Namun, jika kepolisian RI telah memastikan bahwa kota tersebut aman, dia mengatakan, status itu tidak perlu diteruskan lebih lama.

Hari Sabtu, (3/1/2015) kemarin, Kedubes AS mengeluarkan peringatan keamanan kepada warganya yang tinggal di Surabaya. "Kedutaan AS mendapatkan informasi akan adanya ancaman terhadap hotel dan bank yang memiliki keterkaitan dengan AS di Surabaya, Indonesia," demikian pernyataan Kedutaan AS dalam situs resminya.

Dituliskan pula, Kedutaan AS merekomendasikan agar warga mereka waspada dengan lingkungan sekitarnya saat berkunjung ke fasilitas yang dimaksud. Sampai sekarang tidak ada informasi lebih jauh mengenai peringatan ini.

Situs Reuters menulis, Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu basis kelompok militan yang cukup besar seiring terjadinya beberapa serangan yang dimulai pada tahun 2000 silam dengan menargetkan warga asing dan institusi milik pemerintah asing.