Menkopolhukam: Pembatasan Waktu PK Demi Kepastian Hukum

Kompas.com - 03/01/2015, 15:28 WIB
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno Kompas/Korano NicolashMenkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali perlu dibatasi demi adanya kepastian hukum. Pemerintah memang menginginkan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang membatasi PK.

"Selama ini sudah PK kan, bisa PK lagi, enggak pernah habis, tidak ada batas waktu sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan kasus yang sudah inkrah sehingga kemarin kami dengan MA minta PK dibatasi berapa kali dan nanti kita juga minta waktunya untuk menentukan kapan kita melaksanakan putusan pengadilan," kata Tedjo yang ditemui di sela-sela acara open house Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly di Jakarta, Sabtu (3/1/2015).

Pernyataan Tedjo ini menanggai langkah MA yang menerbitkan surat edaran yang intinya menyatakan bahwa PK untuk perkara pidana dibatasi menjadi hanya satu kali. Menurut Tedjo, tanpa adanya batasan pengajuan PK, pemerintah terhalang untuk melaksanakan hukuman mati kepada terpidana narkotika.

"Seperti kemarin begitu ada berita mau ada yang dihukum mati langsung semua minta PK lagi karena mereka akan mencari novum, bukti baru lagi, jadi kapan mau selesai kalau begitu?" ucap dia.

Padahal, di sisi lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar eksekusi mati terpidana kasus narkotika segera dilaksanakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA menerbitkan Surat Edaran yang intinya membatasi waktu pengajuan PK sehingga hanya boleh satu kali. Surat Edaran MA ini bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusional.

Mengenai pelaksanaan Surat Edaran MA yang bertentangan dengan putusan MK ini, Tedjo menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi dengan MA dan MK. "Ya nanti, tentu kita akan koordinasikan dengan MK dan MA," ujar Tedjo.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.