Pelantikan Gubernur di Istana Dinilai Pemborosan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengaku, tidak setuju jika pelantikan gubernur dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Menurut dia, pelantikan di Istana hanya akan memboroskan anggaran negara.

“Kalau harus ke Jakarta secara pembiayaan lebih boros. Saudaranya ke Jakarta, anggota DPRD-nya ke Jakarta,” kata Riza saat dihubungi, Jumat (19/12/2014).

Riza mengatakan, alangkah lebih baik apabila pelantikan gubernur dilaksanakan di gedung DPRD masing-masing. Pasalnya, DPRD merupakan representasi dari rumah rakyat.

“Kalau tidak, di lapangan luas juga boleh. Yang penting di ibu kota provinsi dan juga bisa dilihat masyarkat langsung,” kata Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Ia meminta, agar pemerintah fokus pada perbaikan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah daripada memikirkan proses pelantikan. Menurut dia, daerah akan mendapatkan kepala daerah yang baik, apabila penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut berlangsung baik.

“Kalau proses tidak baik output-nya juga tidak baik. Melalui tahapan yang ada, melalui rekruitmen yang baik, maka output-nya akan baik. Jadi bukan persoalan dilantik atau tidak,” katanya.

Berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Jika presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil presiden atau menteri.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ke depannya, semua gubernur akan dilantik di Istana oleh Presiden. Kalla menjelaskan, kebijakan itu untuk mempertegas tugas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Tujuan akhirnya, agar semua kebijakan di daerah sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. (baca: Wapres: Nanti, Semua Gubernur Akan Dilantik di Istana)