Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi III: Seleksi Calon Pimpinan KPK Bisa Saja Diulang

Kompas.com - 24/11/2014, 17:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintah telah menyerahkan dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diseleksi. Namun, kedua calon tersebut bisa dikembalikan ke pemerintah jika sebagian besar fraksi di DPR menolak.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin seusai rapat terbatas dengan Pansel Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).

"Kalau dua calon ini secara fraksi dalam pandangannya diputuskan untuk dikembalikan, otomatis harus diulang," kata Aziz.

Dua calon pimpinan KPK itu hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel). Nama Busyro dan Roby diserahkan ke DPR saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Seleksi dilakukan lantaran masa jabatan Busyro akan habis pada 10 Desember mendatang.

"Dari Pansel ini sudah menyampaikan dokumen dan pandangannya, dan kita rencananya akan lakukan RDPU terakhir dan pleno. Di pleno itu, fraksi akan sampaikan pandangan terakhir," ujar Aziz.

Sementara itu, Juru Bicara Pansel KPK Imam Prasodjo mengatakan, pemilihan ulang calon pimpinan KPK tidak dapat dilakukan. Pasalnya, di dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tidak diatur mekanisme pemilihan ulang tersebut.

"Undang-undangnya enggak ada. Pilih ulang dari awal lagi enggak bisa. Apa legitimasinya untuk mengulang? Kita bisa berdebat, mana pasalnya yang bilang itu boleh ditolak (DPR) dan mengulang Pansel?" ujanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com